Selain itu, untuk kucuran anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk SMA/SMK ini, dengan memberikan bantuan program Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah (PMMS). Salah satunya, setiap siswa mendapat bantuan dana sebesar Rp 1 juta lebih.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD dengan total anggaran Rp 1,38 triliun. Bahkan, jumlah ini naik sekitar 300 persen lebih bila dibandingkan anggaran pendidikan 2015 yang hanya menacapai Rp 209 miliar dengan jumlah sekolah 735 SMA/SMK Negeri (467 SMA Negeri, 268 SMK Negeri).
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi menambahkan, kewenangan sekolah SMA/SMK oleh Provinsi memiliki berbagai keunggulan. Sebab selama ini Pemprov Jabar sudah betul-betul mempersiapkannya secara matang.
Menurutnya, beberapa program yang saat ini masih dibahas adalah mengenai mekanisme tunjangan untuk guru-guru di daerah dan pemerataan tenaga pendidik.
Dia menilai, selama ini tenaga pengajar masih banyak yang bertumpuk di perkotaan. Makanya, tidak jarang muncul sekolah-sekolah favorit dengan berbagai fasiltas memadai. ”Nah ke depan, kita akan coba menyamaratakan standar fasilitasnya. Sehingga kualitas sekolah SMA/SMK di Jabar semuanya hampir sama,” paparnya.
Selain itu penyebaran guru-guru juga akan dilakukan pengaturan dan rolling secara berkala baik di wilayah perkotaan maupun daerah. ”Untuk guru yang ditempatkan di daerah, kami rencanakan diberi tunjangn lebih atas pengabdiannya,” ujarnya.
Mantan Asisten Daerah (Asda) Bidang Kesejahteraan Masyarakat ini menegaskan, akan memberikan perhatian serius pada komponen guru honorer di Jabar. Bahkan, Pemprov Jabar saat ini tengah merencanakan pemberian tunjangan bagi guru honor dengan standar UMR. ”Tapi harus berdasarkan jam kerja,” tegasnya. ”Nanti aturan berbentuk Perda maupun Pergub,” ungkap Kadisdik yang baru beberapa hari menjabat ini. (yan/rie)
