’’Selain kondisi DAS, ada sejumlah danau juga yang mengkhawatirkan. Danau-danau tersebut mengalami kerusakan ekosistem, sedimentasi dan pencemaran yang cukup tinggi,’’ terangnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, revitalisasi pengelolaan air tak bisa dilakukan oleh delapan kementerian saja. Menurutnya, program tersebut harus melibatkan peran serta masyarakat. ’’Tanpa peran masyarakat, LSM, komunitas pencinta sungai, saya kira revitalisasi GN-KPA tidak bisa efektif,’’ ujarnya.
Sebagai informasi, delapan kementerian yang terlibat adalah Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Baca Juga:Disperindag Jabar Gelar Lomba Pasar Sehat dan Festival RakyatPemecatan Kepsek Mentah, Pemprov Jabar Bisa Lindungi Kepala Sekolah
Dia menambahkan, peran dari Kementerian PUPR dalam isu ini adalah memperbaiki infrastruktur perairan di Indonesia. Pihaknya bakal membentuk tim kerja untuk menyusun rencana jangka pendek dalam menyelamatkan DAS. Nantinya, pihaknya akan mencari satu masalah paling besar dari setiap DAS kritis.
’’Fokus penanganannnya bisa berbeda-beda. Tidak semua harus dilakukan reboisasi, namun ada juga yang pembenahan cara cocok tanam (di hulu DAS), penanganan erosi maupun pengendalian aliran permukaan (run-off),’’ terangnya.
Dia mencontohkan bencana banjir di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurutnya, lahan pertanian tanaman satu musim seperti palawija di pegunungan dengan kemiringan 40 derajat justru menjadi faktor penentu. Karena lahan tersebut, tanah tidak bisa menahan air yang masuk dan membuat saluran irigasi semakin dangkal akibat sedimentasi tanah yang terbawa aliran air. ’’Salah satu sasaran dari GN-KPA adalah melakukan pemulihan terhadap 108 DAS kritis,’’ ungkapnya. (bil/ca/rie)