bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Bandung Barat terima delapan pengaduan dari masyarakat. Aduan tersebut terjadi sepanjang tahun 2016.
Menurut Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan BPMPPT Nur Djulaeha, aduan tersebut mulai dari aktivitas sebuah perumahan hingga pabrik kapur. ”Sebanyak 80 % kita sudah selesaikan,” kata Nur Djulaeha kepada wartawan di Ngamprah, kemarin (9/10).
Masyarakat yang mengadukan, lanjut dia, rata-rata terganggu soal lingkungan. Mulai dari pencemaran udara, air serta kebisingan dari aktivitas pabrik terhadap warga sekitar.
Bersama sejumlah pihak, pihaknya langsung menindaklanujutinya. Bahkan, pihaknya langsung membuat tim untuk menindaklanjutinya. Di anataranya, Bagian Hukum, Satpol PP, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo).
”Tim tersebut akan melakukan pengkajian serta melakukan pengecekan ke lapangan,” katanya.
Setelah diketahui ada pelanggaran, pihaknya langsung mengundang masyarakat sekitar, aparat desa dan kecamatan setempat serta memanggil pihak pengusaha. Dia menegaskan, pemerintah hanya melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik.
”Kita berharap semua persoalan harus selesai tanpa merugikan pengusaha dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Disisi lain, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada para pengusaha terkait investasi di Bandung Barat. Pihaknya menilai, investasi di Bandung Barat sangat menjanjikan. Mulai dari investasi properti, wisata, dan lainnya.
”Setiap tahun kita ingin terus menarik para investor baru untuk menanamkan investasinya di KBB,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2016 semester pertama, nilai investasi permodalan di Bandung Barat mencapai kurang lebih Rp500 miliar. Hal itu berdasarkan surat perizinan yang diterbitkan hingga semester utama. Di mana mencapai 1.996 perizinan dari 19 jenis perizinan. (drx/nit)
