bandungekspres.co.id, SUMEDANG – Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) Ego Syahrial mengatakan, longsor masih mengancam Sumedang. Ego menyarankan, Pemda Sumedang mewaspadai potensi tersebut.
”Sebab, curah hujan masih tinggi. Topografi dan banyak retakan tanah di daerah tersebut,” kata Syahrial di Sumedang, kemarin. Dia mengatakna, Cadas Pangeran hanya satu dari beberapa wilayah yang rawan longsor. Beberapa tempat lain yang harus diantisipasi yaitu Rancakalong, Tanjungkerta, Congeang, Buah Dua, Cimalaka, dan Cadasngampar.
Bukan hanya Sumedang yang rawan bencana. Syahrial menyebutkan sejumlah tempat di Jawa Barat yang memiliki risiko sama. ”Yaitu Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Tasikmalaya,” ujar Syahrial.
Syahrial mengaku, sudah meneliti kondisi tanah di Jabar terkait ancaman tersebut. Dia juga mengoordinasikan hasil pengamatan itu kepada pemerintah setempat untuk mengantisipasi korban.
Diketahui bencana longsor Sumedang yang terjadi bertepatan dengan bencana banjir bandang di Garut pada pertengahan September 2016 lalu telah menewaskan 3 orang dan ratusan mengungsi.
Sementara itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan hutan di Jawa Barat Pemprov Jabar memaparkan program Inovasi dalam menanam pohon dihadapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI dalam rangka Lomba Penanaman Pohon Tingkat Nasional Tahun 2016.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, program menanam pohon telah dilakukan setiap tahunnya baik itu dianggarkan ataupun melalui dana CSR dari perusahaan swasta maupun BUMD ataupun BUMN.
Menurutnya, ada empat inovasi yang dilakukan pemprov. Di antaranya penanaman pola swadaya insentif dengan prinsip TTAB (tanam, tumbuh, aman, bayar).
Pola Penanaman ini dilakukan pada kawasan mangrove dengan biaya insentif Rp 3.500 per batang dengan pola TTAB yang dipelihara sampai tahun kedua. Pemeliharaan diberikan secara insentif sebesar 20 persen pada tahun pertama dan 10 persen tahun kedua.
”Inovasi ini sudah diterapkan oleh Jawa Barat sejak 2009-2015 dan sudah mencapai luas 1.819 hektar, seperti yang ada di Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, serta Kecamatan Pasekan dan Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu,” papar Heryawan di Gedung Sate, kemarin.
Selain itu, inovasi kedua yaitu Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR). Program ini memiliki prinsip bahwa kebijakan pusat yang bersifat sukarela. Heryawan menyebutkan saat ini masih ada sekitar 45 persen kawasan hutan lindung yang harus tetap dipertahankan.
