Tarya mengaku, pihaknya sempat akan melakukan sistem jemput bola untuk memenuhi tenggat waktu pencatatan data warga. Namun, dikarenakan minimnya peralatan, kebijakan tersebut ditunda dan masyarakat tetap harus datang ke kantor kecamatan. ”Kita tidak punya alat perekaman data portable, jadi kita tunda dulu jemput bolanya,” sahut dia.
Kendala lain yang dialami adalah kurangnya blangko e-KTP. Mengingat masih banyaknya warga yang belum mendapat identitas penduduk itu, pihaknya telah mengajukan permintaan sekitar 2.000 blangko kepada pemerintah. ”Ya kita masih membutuhkan banyak blangko, makanya kita mengajukan tambahan ke pemerintah,” ungkap Tarya. (edy/rie)
