bandungekspres.co.id, BANDUNG – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menilai kinerja penyelenggaraan PON 2016 yang digelar Jawa Barat berjalan dengan baik. Hal tersebut dipastikan setelah pihaknya menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan yang melibatkan seluruh jajaran PB PON serta KONI.
Imam Nahrawi mengatakan, beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan PON XIX ini terjadi di luar kemampuan penyelenggara. Namun, selama ini pihak penyelenggara dinilai bisa segera menyelesaikannya.
”Kami telah mengevaluasi seluruh aspek karena ini akan berimbas positif bagi olahraga nasional. Memang selama pnyelenggaraan di Jabar, ada hal hal yang di luar kemampuannya. Namun semua bisa diselesaikan dengan cepat,” kata Imam kepada wartawan usai menggelar press conference di Media Center Utama PON 2016 di Trans Luxury Hotel, Bandung, kemarin (23/9).
Imam memastikan, pemerintah memantau prestasi atlet yang sedang bertanding. Sebab, nantinya setiap juara akan diseleksi untuk masuk Pelatnas. Bagi dia, PON XIX/2016 merupakan momentum untuk menyiapkan atlet ke Asian Games 2018 dan Olimpiade Tokyo 2020. ”Kami melihat kinerja PB PON XIX sudah maksimal dan layak diapresiasi,” ungkap Imam.
Disinggung soal beragam kericuhan yang terjadi, menurut Imam, PON XIX ini harus menjadi pelajaran bagi provinsi yang akan menjadi tuan rumah. ”Sebab, tak mudah dan semanis ekspektasi,” ucapnya.
Menurut dia, kegiatan PON pembiayaan ditangani provinsi lewat APBD sebesar Rp 2 triliun lebih. Sementara pusat hanya menyokong akomodasi, transportasi dan honor sampai pelaksanaan Peparnas. ”Jangan semua permasalahan disalahkan pada PB PON,” tegas Imam.
Sementara itu, Ketua Umum PB PON Ahmad Heryawan menyatakan, setiap penyelenggaraan PON pasti akan ada masalah. Bagi dia, itu adalah risiko sebuah kerja keras.
Menurutnya, semenjak Jawa Barat ditunjuk menjadi tuan rumah, pihaknya hanya bertugas untuk mempersiapkan venue dan anggaran untuk seluruh keperluan PON.
”Riak-riak di venue itu hal biasa dalam setiap pertandingan. Tapi, semua bisa kami selesaikan dalam chef de mission (CDM) meeting,” ujar kepala daerah Jawa Barat yang akrak disapa Aher itu.
Aher memastikan, untuk penunjukkan wasit pada setiap venue memiliki kewenangan PB Cabor masing-masing. Sedangkan PB PON, hanya meng-SK-kan saja. ”Jadi wasit itu bukan hasil dari penunjukan PB PON, tapi masing masing cabor,” pungkasnya. (dn/rie)
