bandungekspres.co.id, BANDUNG – Di tahun terakhir masa jabatannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertekad akan melakukan percepatan pembangunan di segala sektor. Dengan begitu, seluruh janjinya sebagai gubernur jabar akan terpenuhi.
Menurutnya, di Hari Jadi ke-71, Jabar telah banyak menerima berbagai prestasi dan penghargaan. Tapi baginya, semua itu tidak cukup kalau masyarakat Jabar belum merasakan sepenuhnya hasil kemajuan pembangunan.
”Di tahun ini dan tahun depan, kita harus berlari cepat agar seluruh pembangunan yang sudah direncanakan terwujud,” papar Heryawan usai sidang paripurna Hari Jadi Jabar ke-71 di Gedung DPRD Jabar, kemarin (19/8).
Dia menegaskan, meski di tahun sebelumnya terjadi perlambatan ekonomi karena pengaruh perekonomian global, tapi dirinya bertekad akan melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Bahkan dia siap mengawasi penggunaan anggaran itu.
Heryawan menuturkan, pihaknya ingin menunjukkan pada publik bahwa performa dan tampilan APBD Jabar tetap normal. Bahkan pihaknya akan melakukan penghematan anggaran sesuai dengan yang diinstruksikan pemerintah pusat. ”Tanpa mengubah wajar pembangunan tentunya,” kata dia.
Menurutnya, sebetulnya efesiensi dalam pengularan sudah sering dilakukan oleh seluruh OPD-OPD di Jabar. ”Dan sampai sekarang penghematan tersebut masih tetap dijalankan,” kata dia lagi.
Namun demikian, dalam melakukan penghematan tidak berlaku bagi belanja modal. Sebaliknya, pihaknya akan meningkatkan pos anggarannya.
Hal ini dilakukan agar performa pembangunan di daerah tetap berjalan maksimal. Selain itu, kepala daerah yang akrab disapa Kang Aher ini menegaskan, gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tdiak akan sampai tersentuh penghematan. Dia berjanji, tetap akan diberikan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut diirnya memaparkan, di tahun ini juga pemerataan pendidikan sedang dilakukan di berbagai daerah Kabupaten/kota dengan membengun Ruang Kelas Belajar Baru (RKB) berjumlah sampai 30 ribu buah sampai pada 2016 ini
Selain itu, pembangunan SMA/SMK juga sedang dilakukan di 160 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK. Termasuk, untuk SMK. Pihaknya akan mendirikan sekolah khusus sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah tersebut agar lulusan SMK ini bisa langsung dimanfaatkan untuk tenaga kerja.
