bandungekspres.co.id, BANDUNG – Rencana pengalokasian dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur 2018 akhirnya turun menjadi Rp 1,9 triliun. Angka tersebut disepakati setelah adanya koordinasi dengan beberapa pihak yang akan terlibat dalam Pilkada.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, anggaran Rp 1,9 triliun itu akan dialokasikan sebagai dana cadangan untuk Pilgub 2018. Besaran angka itu masih berupa asumsi perhitungan yang dilakukan bersama KPU Jabar, Polda Jabar, Kodam III/slw, Bawaslu Jabar, Polda Metro Jaya, Kesbangpol. ”Masih memungkinkan turun lagi,” kata Ahmad Heryawan, kemarin (11/8).
Menurut Heryawan, efisiensi alokasi anggaran ini bisa berkurang setelah KPU melakukan koordinasi dengan 16 Kabupaten/kota yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 nanti.
”Nanti kan ada 16 Kabupaten/kota yang juga melaksanakan Pilkada serentak. Peralatan seperti bilik suara dan kotak suara masih bisa digunakan untuk Pilgub. Dengan kata lain, masih dimungkinkan bisa turun lagi nilainya,” ucap Heryawan di gedung DPRD Jabar.
Sesuai aturan, kata Heryawan, anggaran Pilkada dapat dibebankan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengalokasikan dana Pilgub secara bertahap. Sedangkan untuk payung hukumnya akan segera dibahas oleh DPRD Jabar dengan dibentuk Pansus.
Kepala daerah yang akrab disapa Kang Aher ini, berdasarkan koordinasi dengan KPU Jabar, tahapan Pilgub akan dimulai pada Juni 2017. Sehingga anggaran Pilgub harus sudah tersedia minimal sekitar Rp 857 miliar. Sedangkan untuk 2018 kemungkinan estimasi kebutuhannya sekitar Rp 1,7 triliun lebih dan untuk sisanya sebagai dana cadangan.
Aher menambahkan, dalam usulan anggaran memang KPU pernah mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun lebih. Kemudian, turun menjadi Rp 2,5 triliun lebih dan sekarang setelah dilakukan koordinasi turun menjadi Rp 1,9 triliun lebih.
”Raperdanya akan dibahas dan diotak-atik kembali berdasarkan kebutuhannya. Harapannya, diperoleh angka yang pas,” jelas Aher.
Sementara itu, Ketua Komisi I H Syahrir berpendapat serupa dengan Aher. Bagi dia, Raperda ini ditujukan agar Pemprov Jabar bisa memiliki ketersediaan dana untuk Pilgub 2018.
Menurutnya, BP Perda mengambil inisatif karena sampai saat ini dari pemprov belum ada niat untuk mencadangkan dana untuk Pilgub. Dia khawatir, pemprov tidak bisa menyiapkan dana. ”Jadi jangan seperti yang terjadi di Provinsi Lampung,” ucap Syahrir.
