bandungekspres.co.id, CIREBON – Kursi mutasi eselon III dan IV (tiga-empat) semakin bertambah. Setidaknya, sampai Juli ini, ada 26 kursi eselon III dan IV yang kosong.
Selama ini, beberapa SKPD merasakan beban lebih berat dengan tidak adanya pejabat karena pensiun dan meninggal dunia. Karena itu, SKPD berharap segera digelar mutasi.
Kepala BK-Diklat Kota Cirebon H Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, jumlah kursi kosong untuk kursi eselon III dan IV menjadi 26. Hal ini jika mutasi digelar Juli. Setiap bulan, ujarnya, selalu saja ada penambahan jumlah kursi kosong.
”Berdasarkan data kami, ada 26 kursi kosong. BK-Diklat punya data pejabat pensiun setiap bulan sepanjang tahun,” ucapnya kemarin (11/7). Karena itu, semakin lama waktu mutasi, bertambah panjang pula daftar kursi kosong.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Cirebon, Drs Dana Kartiman mengatakan, sudah beberapa bulan beberapa kursi strategis di SKPD yang dipimpinnya kosong. Ada beberapa alasan. Pindah tugas ke luar kota, pensiun dan meninggal dunia. ”Ada tiga pejabat eselon IV yang kosong di Disporbudpar. Kami kekurangan pegawai,” ucapnya kemarin.
Dia berasumsi, dengan staf promosi, otomatis kursi eselon IV yang memang awalnya hanya memiliki satu dua staf, semakin kekurangan pegawai. Bahkan, kata Dana Kartiman, ada pejabat eselon IV tidak memiliki staf.
Karena itu, seharusnya disediakan pegganti untuk posisi staf saat ada yang promosi. Jangan sampai ada mutasi, tetapi meninggalkan celah di tempat lama.
Di samping itu, pria yang juga aktif sebagai seniman itu memberikan masukan agar dalam menempatkan pejabat di Disporbudpar khususnya, menggunakan sistem kualifikasi relevan dengan pekerjaan. Sebab, Disporbudpar merupakan salah satu SKPD khusus.
Terlebih, salah satu kursi kosong di Disporbudpar adalah Kepala UPTD Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata. Dengan kondisi ini, lanjutnya, ada kendala kekurangan tenaga dalam menerapkan program kerja. Termasuk saat ada kegiatan,
Disporbudpar, bagi dia, harus meminta bantuan kepada pihak terkait. Lebih dari itu, legalitas formal keuangan tidak dapat berjalan optimal. Dana Kartiman menilai posisi eselon IV penting dalam membantu kepala bidang.
