bandungekspres.co.id, CILEUNYI – Berbagai pelayanan publik dirasakan warga Bandung Timur tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga pemekaran dinilai bisa menjadi penyelesaian permasalahan yang ada. Oleh karena itu, warga Kabupaten Bandung di wilayah timur sangat mendukung wacana pemekaran tersebut.
Ivan Navi Maula, 30, warga Kampung Panyaungan, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi mengatakan, dirinya sering merasakan kesulitan ketika harus berurusan dengan administrasi yang harus diurus ke pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung di Soreang. Menurutnya, jarak tempuh untuk membuat administrasi kependudukan sangat jauh, serta tidak adanya kepastian penyelesaian hal yang tengah diurusnya.
”Hal ini membuat jengkel, kalau kami harus mengurus suatu urusan ke Soreang. Selain jarak yang jauh, tak jarang setelah kami jauh-jauh datang, petugas yang ditemui tidak ada atau sulit ditemui. Atau bahkan, karena jarak yang jauh setibanya di Soreang pelayanan di dinas yang kami butuhkan sudah tutup,” kata Ivan saat wawancara di Cileunyi belum lama ini.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT), Atep Somantri menambahkan, upaya mengefektifkan pelayanan publik yang digadang-gadang oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagai pembenaran bahwa pemekaran wilayah bukan satu-satunya solusi itu. Alangkah baiknya jika dilihat dari berbagai fakta yang ada di lapangan. Karena kata dia, berbagai pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien ini sejak lama menjadi keluhan dari warga yang ada di wilayah timur. Karena cakupan wilayah pemerintahan yang luas, terbukti menjadi beban masyarakat.
”Katanya pelayanan publik ditarik ke daerah. Tapi pada kenyataannya, fakta di lapangan tidak seperti itu. Sejak lama warga di wilayah timur ini mengeluhkan jauhnya berbagai pelayanan publik di sini. Artinya, pelayanan publik tidak efektif dan efisien karena cakupan wilayah Pemda yang sangat luas,” katanya.
Selain pelayanan publik, lanjut Atep, pembangunan di wilayah timur harus tetap berjalan seperti biasanya. Namun, kata dia, hal tersebut tidak bisa diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai upaya atau perhatian lebih. Karena pada dasarnya, pembangunan itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Begitu juga dengan pernyataan Bupati Bandung Dadang M. Naser yang mengatakan, warga di Bandung Timur jangan meminta pembangunan disamakan seperti di Soreang yang menjadi ibu kota Kabupaten.