Dalam memonitor harga-harga di pasar, pihaknya menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan dugaan apa pun mengenai penyebab naiknya harga bahan pokok.
Di tempat yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menuturkan, diperlukan pembenahan terhadap rantai distribusi bahan pokok. Untuk daging, dia menyebut rantai distribusi belum sederhana. ”Jadi, antara feedloter dengan RPH (rumah pemotongan hewan, Red) itu ada perantaranya. Dari RPH ke retailer itu juga nggak langsung,” terangnya. Itulah yang perlu dibenahi.
Pihaknya bukan tidak melakukan penindakan untuk mengendalikan harga. ”Sebanyak 32 feedloter daging sapi itu sudah kami hukum, bahkan dengan denda Rp 107 miliar,” tutur Syarkawi. Pihaknya juga sudah melakukan sidak ke berbagai tempat. Hasilnya, persoalan memang kompleks.
Dia mencontohkan hasil sidak ke Jambi. Di daerah tersebut, harga daging ayam naik. Padahal, permintaan tidak bertambah. Ketika ditanya sebabnya, pedagang mengaku bahwa harga sudah naik dari level distributor. Namun, ternyata di level peternak tidak ada kenaikan harga. Karena itu, diambil kesimpulan bahwa persoalan ada pada distributor.
Hal serupa terjadi pada bawang merah. Di Nganjuk, tutur dia, sedang panen bawang merah. Otomatis, harga bawang merah di tingkat petani menjadi turun. Tapi, harga di pasar tetap tinggi. Artinya, persoalan lagi-lagi berada di distributor.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota di seluruh Indonesia soal kebutuhan pokok. Dalam instruksi tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah untuk memantau situasi di wilayah masing-masing.
”Kalau ada kecenderungan stok menipis, langsung lapor,” ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta. Bahkan, Tjahjo meminta perkembangan harga di pasar-pasar daerah dipantau setiap hari. Itu penting agar perkiraan stok harian kebutuhan pokok tidak meleset. (byu/far/gen/dee/c11/kim/rie)
