Memet menjelaskan, selain faktor alam, drainase serta pengairan bagi lahan pertanian yang buruk menjadi salah satu potensi penyebab tanah longsor. Sebab, air yang merembes ke tanah, dapat membuat pergeseran tanah dan keretakan tanah yang mengakibatkan longsornya tanah.
”Akhirnya kami mengajukan untuk dibuatkan saluran air melalui pipa besar. Jadi bisa mengurangi potensi bencana,” ungkapnya.
Kepala Desa Darmacaang Ii Suherli mendukung penuh program KSB yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Sebab, dengan adanya KSB di Desa Darmacaang, warga desa menjadi paham akan pentingnya penanggulangan bencana. Suherli mengakui jika sebagian warga setempat sebelumnya kurang paham dengan bahaya bencana. Saat terjadi bencana pun, warga kerap kebingungan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
Baca Juga:Pemkab Mulai Persiapkan Jalur Mudik LebaranBupati Buka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
”Potensi bencana seperti retakan tanah awalnya hanya dianggap fenomena alam biasa. Tapi tim KSB menyosialisasikan bahwa itu dapat berpotensi terjadi bencana longsor. Jadi, sekarang warga berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana,” kata Suherli.
Dengan adanya KSB, desa dituntut memiliki lumbung sosial. Sebab, saat proses pengajuan pembentukan KSB harus ada lumbung sosialnya. Lumbung sosial merupakan bangunan permanen untuk penyimpanan dan persediaan barang-barang untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, atau berfungsi sebagai tempat menghimpun atau menyimpan logistik untuk pemenuhan dasar korban bencana.
”Logistik dan tempat penyimpanan peralatan tenda berasal dari masyarakat, bantuan swasta dan pemerintah,” ungkap Suherli.
Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis masuk dalam daftar 23 kabupaten/kota di Jawa Barat yang rawan terjadi bencana tanah longsor.
Bahkan, Kabupaten Ciamis juga disebut telah memasuki urutan 14 tingkat kerawanan bencana. Sementara, di Kabupaten Ciamis, ada 18 kecamatan rawan longsor.
Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mengatakan bahwa program KSB ini dibentuk sebagai wadah formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat, dan dijadikan tempat untuk program penanggulangan bencana. (*)