Meski demikian, Retno enggan menjelaskan lebih perinci opsi apa saja yang digunakan. Sebab, muncul kabar bahwa bebasnya 10 WNI tersebut tidak lepas dari kesediaan pihak perusahaan membayar tebusan senilai 50 juta peso atau Rp 14,5 miliar. Retno tampak terdiam dan memilih menyingkir saat awak media mulai mengajukan pertanyaan.
Pun demikian dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ”Presiden mengutamakan keselamatan para sandera. Ini adalah kata kunci,” ujarnya. Menurut dia, dalam diplomasi total yang dilakukan pemerintah, TNI juga terlibat dan mengambil peran operasi intelijen. Pemerintah akan kembali melakukan diplomasi untuk membebaskan empat sandera yang masih berada di tangan Abu Sayyaf.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menuturkan, bebasnya 10 WNI dari penyanderaan Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf merupakan keberhasilan semua pihak. ”Detailnya pengumuman akan dilakukan pemerintah,” paparnya dihubungi Jawa Pos (induk Bandung Ekspres), kemarin.
Informasi yang diterima Jawa Pos, pembebasan 10 sandera asal Indonesia ini karena tebusan Rp 14,3 miliar telah dibayarkan. Pengamat Terorisme Al Chaidar menuturkan, pembayaran uang tebusan ini sebenarnya dilematis, sebab di satu sisi untuk menyelamatkan WNI. Namun, di sisi lain justru memberikan dampak negatif yang cukup besar. ”Dampak politisnya cukup tinggi,” tuturnya.
Dampak itu bisa jadi justru membuat WNI menjadi incaran dari kelompok Abu Sayyaf. Jadi, kelompok teror itu berharap mendapatkan dana segar kembali. ”WNI bisa menjadi lebih terancam lagi,” ujarnya.
Tak hanya itu, metode penyanderaan Abu Sayyaf juga menjadi percontohan kelompok bersenjata lain. Dia menuturkan, kemungkinan besar kelompok Abu Sayyaf akan menyebarkan berbagai metode penyanderaannya yang membuahkan hasil. ”Nah, ini bisa dilakukan lagi oleh kelompok yang lainnya,” terangnya.
Belum lagi, bila dana itu digunakan untuk membiayai aksi terornya, seperti membiayai logistik, baik persenjataan hingga pasukan. ”Bisa jadi, kekuatan Abu Sayyaf menjadi lebih berbahaya setelah ini semua,” paparnya.
Namun, ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi semua kemungkinan itu. Yang pertama, Pemerintah Indonesia bisa berupaya membekukan rekening milik kelompok Abu Sayyaf tersebut. ”Kalau itu bank asing, tentunya tetap bisa dilakukan dengan kerja sama internasional,” jelasnya.
