Proyek HST Akan Sedot Banyak Pekerja, Daerah Semakin Tertinggal

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pakar Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Deden menilai, adanya proyek kereta cepat (high rail speed/HST) akan membuat pembangunan di kota/kabupaten di Jawa Barat semakin tertinggal.

”Tetap pembangunan di Kota Bandung akan semakin berkembang, lalu Kabupaten Sukabumi dan Garut apa kabar dengan kondisi infrastruktur yang ada,” kata Deden kepada Bandung Ekspres, kemarin (22/4).

Dia mengatakan, pembangunan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat akan semakin pesat. Saat ini saja, kata dia, di Kota Bandung jumlah orang yang bekerja banyak dibandingkan orang yang menetap. ”Artinya, ke ke depan kapasitas pembangunan akan semakin marak di Kota Bandung,” tegasnya.

Nanti setelah dibangun kereta cepat, akan banyak orang yang datang untuk bekerja di Kota Bandung. Ini menjadi tugas besar pemerintah Jawa Barat agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

”Anggaran untuk perbaikan di Kota/kabupaten yang lainnya akan semakin besar,” katanya.

Tingginya daya tarik Kota Bandung, kata dia, akan menarik banyak calon pencari kerja dari berbagai daerah. Sementara peluang kerja, tak sebesar ekspektasi masyarakat. ”Ini kemudian memicu pengangguran dan kemiskinan. Selain tugas pemprov Jawa Barat, tugas pemerintah Kota Bandung dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

”Tetapi, Bandung Barat dan Kota Cimahi secara ekonomi akan meningkat. Namun, belum tentu memberikan kesejahteraan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Proyek kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Bandung, Kamis (21/4). Kajian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial yang muncul dari pembangunan proyek tersebut.

Untuk diketahui, HST merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek itu, menghubungkan Jakarta-Bandung melalui pembangunan 142 kilometer jalur kereta yang melintasi 4 stasiun yaitu Stasiun Halim-Stasiun Karawang-Stasiun Walini-Stasiun Tegalluar (Bojongsoang, Kabupaten Bandung), menembus 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kepala Bappeda Kota Bandung Kamalia Purbani menyatakan,  diperlukan analisis pengendalian dan pencegahan dampak sosial, ”Kita memerlukan rekomendasi strategis Wali Kota Bandung. Ini untuk mengantisipasi dampak sosial  negatif terhadap warga Kota Bandung,” tukas Kamalia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan