Keluhkan Pelayanan BPJS Kesehatan

bandungekspres.co.id – Sejumlah persoalan di tengah masyarakat banyak ditemui oleh jajaran personel Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Barat. Salah satunya terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Jawa Barat paling banyak dikeluhkan. Rata-rata keluhan tersebut berasal dari kelas III yang sebagian besar merupakan peserta dari keluarga tidak mampu.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Barat Teddy Risandi mengungkapkan, organisasi yang dipimpinnya di wilayah Jawa Barat ini terus melakukan pemantauan di lapangan terkait masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama, program-program pemerintah pusat yang tidak berjalan sesuai harapan masyarakat di setiap wilayah. ’’Pospera ini dilindungi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Beliau memerintahkan kami untuk melihat, mendengar persoalan masyarakat yang banyak dikeluhkan. Salah satunya terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Hampir setiap menit, kami menerima keluhan pelayanan BPJS Kesehatan. Mulai dari ketiadaan ruangan hingga tidak ada dokter,” katanya di sela Rapat Kerja Daerah di Lembang, kemarin.

‪Teddy mengungkapkan, keluhan tersebut ditujukan kepada sejumlah rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta di Jawa Barat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sering kali, pasien ditolak dilayani dengan berbagai alasan tersebut.

Saat ramai isu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menurut dia, Pospera Jabar juga mengkritisinya. Sebab fakta di lapangan, pelayanan BPJS Kesehatan  banyak yang tidak sesuai dengan harapan. ’’Jika iuran naik, tidak apa-apa asalkan pelayanan diperbaiki. Jangan sampai masyarakat ada yang ditolak rumah sakit ketika ingin berobat menggunakan BPJS Kesehatan, terutama kelas III,” ujarnya.

Namun pada akhirnya, pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Kenaikan mulai 1 April kemarin, hanya diberlakukan untuk kelas I dan II. Untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, lanjut Teddy, Pospera kini tengah memperjuangkan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera yang mencakup Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Dengan memiliki kartu tersebut, warga berhak mendapatkan uang Rp 600.000 per 3 bulan. ’’Kartunya bisa diambil di kantor pos terdekat, sedangkan dananya mulai diturunkan April ini. Satu kartu berlaku untuk satu keluarga,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan