Selain itu, lanjut Agung, jangan sampai pencalonan Ketum diwarnai politik uang. Menurut dia, pelaksanaan munas kali ini harus berjalan transparan dan akuntabel. ’’Suara yang diperoleh harus dengan cara fair,’’ ujar Agung.
Ketua DPP Partai Golkar yang juga Plt Ketua DPD I Sulawesi Utara Nurdin Halid menambahkan, indikasi munculnya politik uang bukanlah rumor. Dia selaku ketua forum silaturahmi DPD I Golkar se-Indonesia sudah mendapatkan data dan informasi terkait praktik ilegal itu.
’’Saya dapat pengakuan langsung dari yang menerima. Tujuan saya membuka ini bukan untuk menyudutkan orang, tujuan saya mengajak mereka menghentikan ini,’’ kata Nurdin. Meski begitu, Nurdin tidak mau menyebut bakal caketum tersebut.
Menurut Nurdin, politik uang merupakan faktor perusak Partai Golkar. Nurdin tidak mempersoalkan jika caketum membayar penginapan hotel pendukungnya. Namun, pemberian uang menjadi masalah jika berjumlah besar dan disertai permintaan membuat pernyataan dukungan. ’’Itu sudah transaksional,’’ ujarnya.
Pertemuan kemarin juga dihadiri sejumlah kader muda beringin yang tergabung dalam Poros Muda Partai Golkar. Selama ini mereka aktif melakukan road show ke sejumlah tokoh senior Partai Golkar untuk mendorong pelaksanaan munas.
Setelah Partai Golkar mulai merangkai konsolidasi, Poros Muda Partai Golkar menyatakan membubarkan diri. ’’Kami menganggap Poros Muda Partai Golkar sudah tidak dibutuhkan lagi mengingat kami semua adalah pengurus DPP hasil munas Riau,’’ ujar Andi Sinulingga, juru bicara Poros Muda. (bay/c10/pri/asp)
