Perbanyak Pelaku Usaha Pelayaran

Carmelita Hartoto tentang Ekonomi Maritim

Komitmen pemerintahan Joko Widodo untuk memberdayakan ekonomi berbasis maritim perlu diterjemahkan dalam tataran kebijakan. Butuh terobosan agar industri pelayaran yang menjadi tulang punggung ekonomi kelautan bisa berjaya.

—

CARMELITA Hartoto, presiden direktur PT Andhika Lines, mengungkapkan, ekonomi berbasis maritim tidak cukup dilakukan melalui upaya pembentukan poros maritim. Prosedur yang berbelit harus dipermudah. Juga, perlu ada komitmen menurunkan biaya logistik.

”Kalau mau ekonomi melesat, mestinya kebijakan pemerintah benar-benar memihak pengusaha dalam negeri,” ujar ketua umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) itu.

Dia memerinci sejumlah kebijakan yang perlu diperhatikan guna mendorong industri berbasis maritim. Pertama, memacu pembangunan infrastruktur di sektor kelautan. Bukan saja jumlah kapalnya, melainkan juga jalur pelayaran, pergudangan, hingga dermaga serta pelabuhannya. ”Pemerintah memang sedang membangun semua itu. Namun, kami melihat sekarang ini kurang banyak dan kurang cepat,” tuturnya.

Perempuan yang akrab dipanggil Memey itu menambahkan, dana APBN yang dialokasikan untuk pengembangan maritim mesti diperbesar. Terutama untuk membuka jalur-jalur pelayaran baru di berbagai pelosok negeri. ”Swasta siap membantu di jalur-jalur pelayaran yang selama ini hanya dilayani kapal pemerintah,” tuturnya.

Menurut dia, semakin banyak pelaku usaha di jalur pelayaran tertentu, pelayanan terhadap penumpang akan semakin baik. Sebab, pelaku usaha akan saling berkompetisi. Hal itu lebih baik daripada satu jalur pelayaran hanya dilayani satu pelaku usaha. ”Pemerintah dan swasta perlu bersinergi,” ujarnya.

Namun, untuk rute yang sudah dilayani kapal swasta, dia menyarankan kapal pemerintah tidak masuk. Sebab, pelayaran swasta sudah pasti akan kalah. ”Tarif kapal BUMN (badan usaha milik negara) disubsidi pemerintah. Pasti tarif lebih murah. Tidak fair kalau masuk ke jalur swasta,” ungkapnya.

Kapal BUMN disarankan mencari rute-rute yang secara ekonomis tidak mampu dilayani swasta. Dengan begitu, dana subsidi tiket dalam bentuk anggaran PSO (public service obligation) bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan. ”Masih banyak pulau yang belum terlayani angkutan laut. Kapal pemerintah harus fokus ke sana.”