[tie_list type=”minus”]Atasi Anggaran Mengendap[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pemerintah daerah yang menempati urutan kedua nasional dengan jumlah dana mengendap di bank Rp 3,74 triliun per Desember 2015.
BERI SAMBUTAN: Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi saat memberikan arahan belum lama ini. sementara itu, dirinya menyarankan pemprov Jabar agar membuat formula pembangunan demi serap anggaran.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi meminta agar Pemprov Jabar untuk melakukan upaya percepatan pembangunan. Sehingga anggaran dapat terserap dan tidak ada pengendapan.
”Ini harus menjadi perhatian mengingat saat ini awal tahun jadi harus ada percepatan pembangunan,” jelas Ineu ketika ditemui di sela-sela acara Pertemuan Tahunan Kantor Regional 2 Jabar OJK di Dago kemarin (28/1).
Untuk melakukannya, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov di samping melakukan fungsi pengawasan sebagai tugas pokok dewan. Hal ini agar pembanguna segera dilaksanakan dan tidak boleh ada kegagalan dalam lelang.
Ineu menyebutkan, untuk 2015 lalu penyerapan APBD Jabar sudah terbilang baik. Sebab berhasil menyentuh 90 persen. Padahal sebelumnnya, kalangan dewan merasa khawatir anggaran tidak terserap.
Selain itu, adanya catatan dari pemerintah pusat mengenai pengendapan anggaran ini harus dijadikan warning agar realisasi penyerapan jangan sampai menumpuk diakhir tahun.
”Keberhasilan pembangunan itu penting karena bisa menjadi penggeliat pertumbuhan ekonomi,” cetus Ineu.
Ineu mengakui, pada anggaran 2015 Pemprov keliatannya merasa kesulitan terhadap aturan baru yang diterbitkan pusat. Sehingga butuh penyesuaian seperti pada alokasi Bansos dan Hibah yang secara aturan harus berbadan hukum.
”Jadi bantuan yang biasa diberikan untuk Gapoktan, kelompok nelayan dan kelompok masyarakat tidak bisa disalurkan langsung karena harus berbadan hukum,” kata dia.
Di tempat sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana mengatakan, untuk mendukung percepatan pembangunan pihaknya saat ini tengah menyusun formula percepatan penyerapan anggaran yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur daerah.
”Diharapkan dengan adanya formula tersebut pemerintah daerah tidak lagi kesulitan atau ketakutan dalam melakukan lelang atau tender sehingga pelaksanaan pembangunan tidak telat,” ujar Ardan.
