bandungekspres.co.id – Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Chappy Hakim mengkritik polemik pembelian helikopter kepresidenan. Menurut pria yang juga pengamat dirgantara ini, pengadaan helikopter adalah subsistem dari alat senjata angkatan perang negara RI.
Chappy mengatakan, pembelian atau pengadaan senjata untuk perang itu bukan bahan diskusi terbuka. Sebab, dengan mempermaslahkan pembelian alat perang, tentu saja negara lain akan mengetahui kelemahan dari senjata Indonesia.
”Kalau terlalu sering dibahas tentu saja kekuatan alat perang negara RI akan diketahui negara lain,” kata Chappy kepada wartawan seusai mengikuti seminar nasional Pembangunan Bandara Kertajati di Grand Preanger, Jalan Asia Afrika Bandung, kemarin (3/12).
Chappy memaparkan, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian helikopter ini, menurutnya, yang lebih tepat dijawab oleh otoritas yang berwenang, seperti kapuspen atau kepala staf. ”Untuk itu kita tidak boleh membahas terus pengadaan sistem senjata,” tegasnya.
”Itu isi perut negara kita, yang negara lain pasti sedang mengintip-intip. Dan kalau sampai negara lain mengetahuinya tentu saja akan sangat merugikan,” terang dia.
Chappy menambahkan, mengenai industri pesawat terbang sebagai pusat industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) juga tidak pantas dibuka terlalu lebar informasinya. Menurutnya saat ini banyak pihak ingin tahu jeroan industri pertahanan Indonesia.
Jika hal ini tidak disadari, PT DI yang dibedah bisa membuat pesawat dan lain-lain akan menjadi informasi berharga bagi negara kompetitor atau pihak lain. ”Saya minta bicara hal pertahanan negara yang berhak menjawab adalah pejabat yang punya otoritas bukan yang lain. Sebab, mereka yang lebih mengetahuinya,” ujar Chappy.
Lebih lanjut Chappy berharap, pembahasan dan perdebatan permasalahan pembelian pesawat helikopter ini harus segera dihentikan. ”Saya minta jangan membahas kembali pemasalahan pembelian alat pertahanan. Ini untuk kebaikan kita semua,” tegas Chappy.
Presiden Batalkan Pembelian Heli VVIP
Sementara itu, polemik seputar rencana TNI Angkatan Udara (AU) membeli helikopter VVIP jenis AgustaWestland (AW) 101 akhirnya berakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembatalan pembelian tersebut.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pembatalan pembelian helikopter VVIP dari pabrikan Italia – Inggris itu disampaikan presiden dalam rapat kabinet terbatas tentang alat utama sistem persenjataan (alutsista). ”Setelah mendengar berbagai masukan, presiden tidak menyetujui rencana pembelian (helikopter) AW 101,” ujarnya usai rapat di Kantor Presiden kemarin (3/12).
