Sebagaimana diketahui, TNI AU berencana membeli sembilan unit helikopter AW 101. Tiga unit di antaranya akan digunakan untuk angkutan VVIP presiden dan wakil presiden. Namun, rencana tersebut banyak dikritik lantaran tidak memprioritaskan helikopter Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia (DI).
Menurut Pramono, ada dua pertimbangan yang digunakan presiden. Pertama, helikopter VVIP Super Puma yang digunakan untuk kendaraan dinas presiden saat ini masih dalam kondisi bagus. Ke dua, harga helikopter AW 101 yang per unitnya sekitar USD 55 juta atau sekitar Rp 750 miliar, dinilai terlalu mahal. ”Jadi, presiden masih akan menggunakan helikopter yang lama,” katanya.
Meski demikian, kata Pramono, ke depan pemerintah tetap memikirkan pengadaan helikopter VVIP sebagai cadangan, mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan mobilitas angkutan udara. ”Tapi, presiden akan tetap memprioritaskan produk yang dirakit oleh putra bangsa sendiri,” ucapnya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, keputusan pembatalan pembelian helikopter AW 101 sudah dikaji matang. Adapun untuk teknisnya diserahkan kepada TNI AU. ”Ini juga bentuk dukungan presiden terhadap produk dalam negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, rencana pembelian helikopter AW 101 sebenarnya sudah masuk dalam rencana strategis TNI untuk penguatan alutsista. ”Namun kalau presiden meminta agar dibatalkan, kami siap,” katanya. (dn/owi/rie)
