Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, paket kebijakan jilid 3 akan fokus pada tiga hal. Yakni peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan pencegahan PHK serta penguatan daya beli. Untuk mendorong investasi, pemerintah akan membentuk desk khusus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menangani investasi padat karya. Kemudian, dari segi ekspor, pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan kredit ekspor bagi UKM dengan bunga di bawah komersial. Tujuannya untuk mencegah terjadinya PHK.
”Untuk menjalankan tugasnya, LPEI mendapat PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 1 triliun, tahun ini,” katanya kemarin.
Sementara untuk meningkatkan daya beli, kata Bambang, pemerintah berniat menurunkan harga BBM. Namun, mantan Wamenkeu tersebut tampaknya masih enggan dengan putusan menurunkan BBM khususnya bagi bensin jenis premium. Dia menegaskan, jika premium diturunkan, subsidi tidak akan diberikan. ”Tidak harus subsidi (premium). Karena peranan bensin terhadap inflasi kecil, jauh di bawah harga beras. Jadi lebih baik jaga inflasi, daripada (menurunkan) harga premium. Jadi kita pikirkan dulu lah itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku, pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang meminta Presiden Jokowi untuk konsisten dalam kebijakan harga BBM perlu menjadi perhatian.
”Statement Pak Agus (Gubernur BI, Red) mungkin ada benarnya juga. Maksutnya itu harus benar-benar dikalkulasi,” ujarnya.
Dia menilai, harga BBM lebih baik tidak diturunkan jika hanya untuk mencari popularitas sesaat saja. Dia mengaku khawatir penurunan harga BBM yang direncanakan pemerintah hanya berlaku sementara. ”Kalau penurunan harga BBM hanya dua bulan, kemudian dinaikkan lagi itu justru akan menekan masyarakat. Lebih baik jangan dipaksakan kalau memang tidak perlu,” katanya.
Segala bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, kata Enny, sudah seharusnya memperhitungkan dengan matang dampak negatif dan positifnya, sebelum benar-benar diumumkan ke publik. ”Kita mengingatkan betul soal BBM ini. Kondisi kita saat ini kritis, jadi apapun kebijakan yang diambil pemerintah itu harus dikalkulasikan degan matang. Jangan sembarangan,” tegasnya.
