Harga BBM dan Bunga Bank Turun

Cara kedua, lanjut direksi yang akrab disapa Abe itu, permintaan Presiden Jokowi diikuti dengan menunda Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kalau PPN ditunda, dia menyebut harga premium bisa turun sampai 10 persen.

Sedangkan penundaan PBBKB, bisa membuat BBM turun sekitar 5 persen. Dia berharap Presiden Jokowi bisa memenuhi permintaan Pertamina karena itu bisa menurunkan harga tanpa membuat perusahaan makin menderita. ”Baru kami usulkan biar ekonomi jalan dulu,” jelasnya.

Menurut hitungan Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, harga premium seharusnya menjadi Rp 7.900 dan solar Rp 6.250. Hitungan itu diambil dengan mekanisme tiga bulanan seperti yang telah diputuskan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun pemerintah menahan harga seperti saat ini dengan alasan menjaga stabilitas ekonomi.

Selain penurunan harga BBM, jurus lain yang diharapkan Jokowi memiliki efek nendang adalah penurunan suku bunga bank. Tentu, yang dia maksud di sini adalah bunga kredit di empat bank pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Caranya, dengan lebih mengefisienkan biaya-biaya dalam kegiatan perbankan. ”Ini juga tolong dihitung (kemungkinan penurunannya),” ujar Jokowi.

Untuk menggairahkan ekonomi di masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli, Jokowi juga ingin agar proyek padat karya digenjot hingga ke pedesaan. Selain memanfaatkan Dana Desa, ada pula anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian yang bisa digelontorkan ke desa-desa. ”Fokusnya ke infrastruktur,” katanya.

Menurut dia, saat kunjungan kerja ke Karawang beberapa waktu lalu, program pembangunan infrastruktur seperti jalan maupun irigasi sudah dilaksanakan. Namun, jumlah penyerapan tenaga kerjanya dinilai masih terlalu sedikit. Selain itu, pengerjaan infrastuktur desa mestinya bisa dikelola sendiri oleh masyarakat, tidak melalui kontraktor.

”Saya inginnya kegiatan itu bisa menyerap puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, itu baru namanya padat karya,” ucapnya.

Jokowi mengatakan, berbagai program tersebut harus segera dibahas di masing-masing kementerian teknis secepatnya. Sebab, pemerintah ingin menunjukkan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa pemerintah serius dan bekerja cepat untuk menanggulangi dampak perlambatan ekonomi. ”Saya berharap awal minggu depan sudah bisa dikeluarkan lagi (paket kebijakan ekonominya),” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan