’’Nah dari disaahkan APBD perubahan ini, DPRD Jabar juga memberikan rekomendasi dan menyetujui sebagai peraturan daerah (Perda),” kata Ineu.

Pada pelaksanaannya nanti sesuai dengan target dan anggaran bisa terserap dengan baik sehingga deviasi sisa penggunaan anggaran (Silpa) jumlahnya tidak terlalu besar.

Untuk bidang pendapatan, Banggar juga menyarankan anggar pengolahannya bisa dilakukan secara optimal dan jangan hanya mencapai target pendapatan saja tapi juga dibarengi dengan transparansi dan penyederhanaan prosedur, sehingga target pendapatan terutama dari pajak kendaraan bermotor bisa mencapai target.

’’PAD kita kan turun 2,75 persen dibanding target APBD 2015, kiranya ini harus mendapat perhatian sebab kalau dirupiahkan penurunan ini sebesar Rp 665 miliar lebih sangat besar pengaruhnya pada pembangunan di Jabar,” cetus Ineu.

Ineu berharap, setelah disahkan APBD Perubahan ini, Pemprov bisa melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya, sehingga target kinerja sebagaimana tertuang pada RPJMD dapat tercapai dan dapat terelisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

’’Jadi APBD Perubahan ini harus dilaksanakan dengan pengawasan efetif dan punishment yang tegas, sehingga terhindar dari kemungkinan penyelewengan,” pungkas Ineu.

Setelah disahkannya APBD Perubahan 2015, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar meminta dalam penyelenggaraan APBD Perubahan ini hendaknya dilakukan secara komprehensif.

Deddy mengatakan, penyusunan anggaran perubahan ini telah sesuai dengan mekanisme yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan Rencana Kegiatan Pembangungan Daerah (RKPD) Perubahan 2015 serta Kebijakan Umun Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun anggaran 2015. ’’Pada penandatanganan APBD Perubahan tadi merupakan realisasi pembangunan Jabar secara berkesinambungan,” tukas Deddy.

Menurutnya, dalam rangka finalisasi APBD perubahan ini dirinya mengistruksikan kepada para asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program untuk melaksanakan 7 perintah penting, salah satunya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan aktif dalam perencanaan TAPD juga harus bisa memandu implementasi kegiatan unggulan dan kegiatan strategis dan monumental. (yan/vil)

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]