oleh

15 Peraturan Dapat Prioritas Dideregulasi

PP berikutnya yang tuntas bulan ini terkait Pengelolaan Sumber Daya Air. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum serta efisiensi bagi industri, agar kebutuhan air bagi industri terpenuhi. Penanggung jawab dari deregulasi aturan ini adalah menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

PP lain yang bakal diselesaikan September ini terkait dengan Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pekerja. ”Intinya adalah menjamin sistem penggajian atau pengupahan,” ujarnya.

Sementara itu, PP yang ditargetkan selesai Oktober mendatang adalah PP Sarana Penunjang Kawasan Industri. Sofjan mengatakan, deregulasi terkait kawasan industri sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang atraktif, terutama di kawasan-kawasan baru agar tercapai penyebaran kawasan industri. ”Supaya industri tidak menumpuk di Jawa,” katanya.

Upaya menurunkan biaya transportasi barang juga dilakukan melalui deregulasi PP tentang pajak pertambahan nilai (PPN) Jasa Kepelabuhan. Caranya, dengan memberi insentif PPN bagi angkutan luar negeri. Insentif serupa juga akan diberikan kepada kapal laut, kapal api, dan pesawa melalui revisi PP No 146 Tahun 2000 tentang impor. ”Untuk alat angkut tertentu ini akan diberikan bebas PPN,” ucapnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga