JAKARTA – Muhammadiyah mengingatkan pemerintah bahwa umat Islam yang berhari raya Idul Adha pada 23 September juga memiliki hak untuk melaksanakan ibadah.
Pernyataan ini disampaikan terkait kemungkinan perbedaan penetapan hari Idul Adha antara Muhammadiyah dengan Pemerintah. Di mana, 23 September tidak masuk dalam jadwal libur nasional. Yang tanggal merah hanya 24 September, Idhul Adha yang ditetapkan pemerintah.
’’Semestinya pemerintah memberikan keleluasaan kepada umat Islam yang merayakan Idul Adha pda 23 September dan mereka diizinkan untuk libur,” terang Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kemarin (30/8).
Menurut dia, Umat Islam yang merayakan Idul Adha pada 23 September mendatang bukan hanya warga Muhammadiyah. Umat Islam yang mengikuti jadwal Idul Adha di Arab Saudi kemungkinan besar juga akan bersama dengan Muhammadiyah.
Pihaknya secara khusus belum membicarakan hal tersebut dengan pemerintah karena akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno.
Beberapa tahun lalu, tutur Mu’ti, saat perayaan Idul Adha berbeda dengan pemerintah, warga Muhammadiyah tidak mendapatkan libur untuk melaksanakan salat Id. ’’Beberapa di antaranya juga tidak mendapatkan izin menggunakan fasilitas publik karena berbeda dengan pemerintah,” ucapnya.
Karena itu, apabila tahun ini memang berbeda, maka sudah seharusnya umat Islam diberikan keleluasaan beribadah. ’’Konteksnya sesuai pasal 29 UUD 1945, di mana seluruh warga negara dibebaskan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,” ujarnya.
Sebagai contoh, apabila pemerintah tidak memberi libur, maka sebagian PNS yang berhari raya pada 23 September tidak bisa salat Id karena harus masuk kerja.
Sementara itu, untuk jangka panjang, usulan penyatuan kalender Islam Internasional bakal dimantapkan Muhammadiyah. Terlebih, setelah jadwal Idul Adha mendatang hampir dipastikan berbeda dengan NU ataupun pemerintah. Dalam waktu dekat, Muhammadiyah bakal menemui Menag dan seluruh ormas Islam untuk membahas kalender tersebut.
Usulan itu bakal dibahas lebih lanjut secara teknis pada rapat pleno PP Muhammadiyah 2 September mendatang. Mu’ti menuturkan, penyatuan kalender Islam merupakan salah satu isu strategis yang menjadi rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar awal Agustus lalu. (byu/nw/vil)
