JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2027, Selasa (7/4/2026).
Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, beserta seluruh jajaran pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Musrenbang RKPD tingkat kabupaten merupakan puncak dari rangkaian perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Baca Juga:Di Puncak Tapi Tak Boleh Lengah, Persib Dapat Peringatan Keras dari Bojan Hodak Elnusa Bidik Status 'Low-Cost Operator' Dunia: Targetkan Efisiensi Operasi Hingga 25%
Sastra menegaskan pentingnya tahapan ini untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam postur APBD.
“Ini merupakan tahapan dari pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Bogor,” ujar Sastra Winara.
Ia menambahkan, setiap program yang akan masuk dalam APBD 2027 merupakan hasil perencanaan yang matang serta penyerapan aspirasi masyarakat, baik melalui musrenbang maupun kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
“Jadi pada saat postur APBD terbentuk, bukan serta-merta program tersebut muncul dengan beberapa angka-angka, tetapi memang melalui tahapan penyusunan satu tahun sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Selain itu, program bantuan keuangan (bankeu) desa akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran mendatang.
“Kami fokusnya adalah pertama hak dasar masyarakat harus dilaksanakan, kemudian bankeu desa akan kita lanjutkan di 2027. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari ketua, wakil ketua, dan seluruh jajaran anggota DPRD Kabupaten Bogor,” katanya.
Musrenbang RKPD ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan di Kabupaten Bogor berjalan secara transparan, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.