CIMAHI – DPRD Kota Cimahi berharap pengusaha jasa konstruksi di Kota Cimahi diberikan kesempatan yang sama untuk menggarap sejumlah proyek yang didanai oleh APBD Kota Cimahi.
PERSEORANGAN: Banyak pengusaha jasa kontruksi Cimahi kalah tender karena tidak memiliki forum khusus.
Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kota Cimahi Kania Intan Puspita, saat pembahasan Perda Tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi hal itu mengemuka dan jadi pembahasan yang cukup serius antara anggota Pansus dengan pihak eksekutif. Pasalnya, saat pelaksanaan pelelangan barang dan jasa, perusahaan di Kota Cimahi banyak yang kalah bersaing dengan perusahaan dari luar, atau pemenang lelang proyek didominasi oleh perusahaan tertentu saja.
”Untuk memberikan peluang bagi perusahaan konstruksi di Kota Cimahi ini, kami bersama eksekutif telah mensahkan Perda tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi, belum lama ini,” terang Kania, kemarin.
Menurut dia, saat pembahasan dengan pihak eksekutif mengemuka soal perlu adanya forum masyarakat jasa konstruksi untuk memudahkan pembinaan. Sehingga kualitas dari pengusaha asal Cimahi lebih meningkat lagi. ”Karena tidak adanya Forum Masyarakat Jasa Konstruksi di Kota Cimahi, tatkala ada diklat terkait dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan pengusaha, pihak eksekutif tidak bisa mengikutsertakan mereka,” jelasnya.
Dalam pembahasan Perda yang sempat mengalami deadlock ini, terjadi katidaksepahaman soal ayat-ayat yang diatur dalam Perda yang dibahas Pansus. Akhirnya disepakati dalam Perda tersebut dilakukan pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kota Cimahi menjadi Perda Jasa Konstruksi. Sementara terkait dengan tarif perizinan perusahaan jasa konstruksi dimasukkan ke dalam Perda izin jasa tertentu dan Perda soal Pengadaan Barang dan Jasa dibuatkan Perda tersendiri.
Selain itu, dewan juga berharap setiap gedung yang menjadi aset Kota Cimahi memiliki sertifikat layak fungsi. Sebab, setiap tiga atau lima tahun sekali gedung-gedung yang dimiliki oleh pemerintah, harus dilakukan pemeriksaan apakah masih layak fungsi atau tidak. Jika memang ada penelitian, maka bisa diketahui gedung apa saja yang harus dilakukan perbaikan. (bun/rie)