[tie_list type=”minus”]Banyak Kawasan Rawan Saat Pilkada[/tie_list]
JAKARTA – Pemetaan kerawanan pada pilkada 2015, Senin (6/7), dipaparkan dalam rapat konsultasi gabungan persiapan pilkada. Hasilnya, cukup banyak kawasan yang dikategorikan rawan dari sisi keamanan. Khususnya kategori rawan II yang menurut ukuran Polri memerlukan pengamanan maksimal.
Berdasar data Polri, terdapat 17 polda yang masuk kategori rawan I dan 14 polda berkategori rawan II (lihat grafis). Ukuran pengamanannya bakal terlihat dari kekuatan pengamanan di TPS. ’’Untuk rawan II, satu TPS dijaga dua anggota linmas dan dua polisi,” terang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Perwira kelahiran Umbulsari, Jember, itu menyatakan, Polri sudah menentukan jumlah personel yang akan diturunkan dalam pengamanan pilkada. Total mencapai 135.263 personel. Namun, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggota linmas yang akan diterjunkan karena menunggu jumlah TPS yang akan didirikan. Dari situ, pihaknya akan menyesuaikan jumlah personel pengamanan di tiap TPS.
Terkait dengan hal tersebut, Badrodin pun curhat kepada parlemen soal masih minimnya angaran pengamanan pilkada. Berdasar laporan yang diterima pihaknya, total anggaran yang diterima jajaran Polri hingga saat ini belum mencapai separo, yakni Rp 563,1 miliar. Masih ada kekurangan Rp 564, 2 miliar. Dia berharap kekurangan tersebut bisa segera diatasi agar pengamanan pilkada bisa berjalan optimal.
Sejumlah peralatan pengamanan Polri juga masih kurang. Namun, Badrodin menyatakan, peralatan tersebut telah diajukan dalam perubahan APBN sehingga tidak membebani daerah. Pemda hanya dibebani biaya operasi pengamanan pasukan di lapangan.
Begitu pula biaya pengamanan ketika terjadi kondisi kontingensi. Anggaran untuk keperluan tersebut disediakan APBN. Untuk kekuatan personel, pihaknya menyiapkan 4.750 personel dari Satbrimob polda jajaran dan pasukan yang di-BKO-kan dari satuan wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada.
Sementara itu, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengkritik pemerintah yang lamban dalam menyediakan anggaran untuk pengamanan pilkada. ’’Dari 269 daerah, baru tiga yang menyediakan anggaran 100 persen, yakni Gorontalo, Bali, dan Jambi. Selebihnya masih minus,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, Sumut minus Rp 60 miliar, Sumbar (Rp 33 miliar), Riau (Rp 22 miliar), Sumsel (Rp 16 miliar), dan Lampung (Rp 6,8 miliar). Belum lagi wilayah lain. Azis meminta pemerintah tidak menganggap enteng soal pengamanan tersebut. ’’Sebelum 26 Juli harus sudah tersedia. Kita harus punya deadline,” tegasnya.