Di lapangan faktanya sungguh ironis, hasil pendataan para lurah yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 28 Mei dan diserahkan ke Dinas Pendidikan tidak diverifikasi. Kejadian itu disesalkan para lurah, yang kini terindikasi jadi pihak yang disalahkan. ’’Kami sudah melaksanakan perintah pimpinan. Tetapi kini jadi pihak yang disalahkan,” kata lurah yang minta dirahasiakan namanya.
Atas referensi itu dengan tegas, Koordinator GMPP Hary Santoni dan Koordinator Fortusis Dwi Soebawanto mendukung hak interplasi yang digagas para anggota DPRD Kota Bandung. ’’Kami mendukung intreplasi kepada walikota Bandung atas karut marut PPDB Kota Bandung tahun 2015,” tegas mereka.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, usai dialog dengan para pengunjuk rasa, kepada wartawan mengatakan, kemarin membuktikan kisruh PPDB yang terjadi di masyarakat akibat sikap wali kota yang hanya bicara memperhatikan pendidikan.
’’Kadisdik disetir, warga miskin disuruh mundur. Dampaknya tidak dihitung panjang. Saya menyesalkan ini terjadi. Jangan korbankan masyarakar,” kata Achmad dengan nada berapi-api.
Di balik itu, politikus PDIP ini menuding, wali kota bersembunyi di balik kejujuran rakyat. Meruncingnya masalah PPDB tidak lain guna menutupi kepanikan. Fase selanjutnya jelas Achmad, seandainya wali kota keukeuh (tetap) pada pendiriannya, kami tetap maju dengan interplasi,” tukas dia.
Menyoal PPDB diulang, ketua Komisi D ini berpendapat, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sejauh ini dewan memantau kinerja Disdik Kota Bandung, bekerka tidak sesuai apa yang dikatakan dengan yang dikerjakan. ’’Kadisdik (Elih Sudiapermana), bekerja bertolak belakang dengan hatinya. Beliau seperti bukan dirinya sendiri,” imbuh Achmad.
Luapan aksi juga dilakukan sejumlah orang tua siswa di Balai Kota Bandung. Salah satu orang tua siswa, Hari Santoni menjelaskan, sistem PPDB tahu ini tampak tidak transparan. Kuota pengguna jalur akademis seharusnya ada di angka 60 persen sementara untuk SKTM hanya 20 persen. Namun, kenyataannya pengaturan dalam peraturan wali kota (perwal) tersebut tidak teraplikasikan dengan baik.
Setelah adanya kasus pemunduran diri dari ribuan pendaftar PPDB yang melalui jalur afirmasi lewat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebut hal itu ada kaitan dengan peran mafia.
