[tie_list type=”minus”]Pemprov Jabar Siap Melanjutkan di Anggaran Perubahan.[/tie_list]
MASIH adanya Sisa Lebih Penghitungan (Silpa) anggaran sebesar Rp 4,54 triliun dalam laporan keuangan Pemprov Jabar mendapat sorotan serius oleh fraksi-fraksi di DPRD Jabar. Hal ini terlihat dalam rapat paripurna DPRD Jabar belum lama ini.
Ketua Fraksi Golkar Amanah Yod Mintaraga mengatakan, dengan adanya Silpa itu, realisasi pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 terjadi over target. Serta adanya efesiensi belanja daerah. ’’Kalau demikian, fraksi Partai Golkar Amanah menyambut baik sepanjang tidak mengganggu program-program pemprov yang telah ditetapkan,” jelas Yod ketika ditemui di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, kemarin (3/7).
Namun, fraksi yang dipimpinnya memberikan catatan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan agar pelaksanaan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terutama, dalam realisasi penggunaan anggaran. Sebab, dalam postur APBD 2014 alokasi yang diberikan sudah cukup besar. Tapi realisasinya belum sepenuhnya dilaksanakan.
Dirinya mencontohkan, untuk alokasi Ruang Kelas Baru dan bantuan untuk sarana keagamaan seperti bantuan pembangunan kobong pesantren, masih sangat rendah. Bahkan, penyalurannya di bawah 50 persen.
Selain itu, masih belum selesainya sarana dan prasarana PON XIX menjadi sorotan fraksinya. Yakni, agar di tahun 2015 ini gubernur dapat menagambil tindakan yang nyata mengingat penyelenggaraan PON sebentar lagi.
Yod menilai, efesiensi penggunaan anggaran di semua sektor adalah kebijakan yang sangat baik. Namun, efesiensi itu sebaiknya tidak menurunkan kualitas program yang telah dirancang oleh pemprov.
Dirinya menambahkan, sebetulnya masih banyak yang menjadi poin-poin penting pada pandangan umum fraksi Partai Golkar Amanah ini. Seperti, tidak terealisasinya program Kredit Cinta Rakyat yang diselenggarakan BJB. Dan ada salah satu BUMD yang saat ini keadaannya masih stagnan. Seperti PT Agrobisnis Pertambangan (AP) yang masih menjadi pertanyaan Fraksi Partai Golkar Amanah.
’’Jadi besaran Silpa ini patut ditanyakan kepada gubernur, apakah karena efesiensi belanja atau karena ada kendala teknis,” ucap dia.
