oleh

DPRD Masih Pertanyakan Silpa 2014

[tie_list type=”minus”]Pemprov Jabar Siap Melanjutkan di Anggaran Perubahan.[/tie_list]

MASIH adanya Sisa Lebih Penghitungan (Silpa) anggaran sebesar Rp 4,54 triliun dalam laporan keuangan Pemprov Jabar mendapat sorotan serius oleh fraksi-fraksi di DPRD Jabar. Hal ini terlihat dalam rapat paripurna DPRD Jabar belum lama ini.

SERIUS: Suasana rapat paripurna DPRD Jabar kemarin. Dalam rapat ini dibahas perubahan dan perencanaan untuk realisasi APBD 2015.
SERIUS: Suasana rapat paripurna DPRD Jabar kemarin. Dalam rapat ini dibahas perubahan dan perencanaan untuk realisasi APBD 2015.

Ketua Fraksi Golkar Amanah Yod Mintaraga mengatakan, dengan adanya Silpa itu, realisasi pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 terjadi over target. Serta adanya efesiensi belanja daerah. ’’Kalau demikian, fraksi Partai Golkar Amanah menyambut baik sepanjang tidak mengganggu program-program pemprov yang telah ditetapkan,” jelas Yod ketika ditemui di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, kemarin (3/7).

Namun, fraksi yang dipimpinnya memberikan catatan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan agar pelaksanaan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terutama, dalam realisasi penggunaan anggaran. Sebab, dalam postur APBD 2014 alokasi yang diberikan sudah cukup besar. Tapi realisasinya belum sepenuhnya dilaksanakan.

Dirinya mencontohkan, untuk alokasi Ruang Kelas Baru dan bantuan untuk sarana keagamaan seperti bantuan pembangunan kobong pesantren, masih sangat rendah. Bahkan, penyalurannya di bawah 50 persen.

Selain itu, masih belum selesainya sarana dan prasarana PON XIX menjadi sorotan fraksinya. Yakni, agar di tahun 2015 ini gubernur dapat menagambil tindakan yang nyata mengingat penyelenggaraan PON sebentar lagi.

Yod menilai, efesiensi penggunaan anggaran di semua sektor adalah kebijakan yang sangat baik. Namun, efesiensi itu sebaiknya tidak menurunkan kualitas program yang telah dirancang oleh pemprov.

Dirinya menambahkan, sebetulnya masih banyak yang menjadi poin-poin penting pada pandangan umum fraksi Partai Golkar Amanah ini. Seperti, tidak terealisasinya program Kredit Cinta Rakyat yang diselenggarakan BJB. Dan ada salah satu BUMD yang saat ini keadaannya masih stagnan. Seperti PT Agrobisnis Pertambangan (AP) yang masih menjadi pertanyaan Fraksi Partai Golkar Amanah.

’’Jadi besaran Silpa ini patut ditanyakan kepada gubernur, apakah karena efesiensi belanja atau karena ada kendala teknis,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gatot Tjahyono menekankan bahwa Silpa sebesar itu sama saja di bawah rata-rata ratio nasional. Dan angka sebesar itu menunjukan bahwa masih ada masalah dalam perencanaan. ’’Ya seperti penyusunan dan pelaksaannya. Dan saya berharap ini menjadi PR agar pemprov bisa segera memperbaikinya,” ucap dia.

Selain itu, dengan adanya Silpa ini harus menjadi catatan tersendiri untuk pemprov. Agar dalam pelaksanaan nanti bisa direalisasikan dan terarah. Sebab, dalam pandangan fraksi, pihaknya telah memberikan berbagai catatan untuk perbaikan ke depan.

Terkait laporan BPK di mana Pemprov Jabar mendapat predikat WTP, namun masih ada catatan fraksi PDIP juga ingin agar catatan dan rekomendasi itu agar betul-betul dilaksanakan dan diperbaiki. Jangan sampai nanti pada laporan 2015 masih terjadi hal serupa. ’’Saya berharap Silpa pada tahun 2014 ini bisa dialokasikan dengan efektif pada anggaran perubahan 2015 sehingga programnya bisa terus berlanjut,” jelas dia.

Sementara itu, menanggapi pandangan fraksi tersebut, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menerangkan, persoalan Silpa ini sangat rentan pada situasi politik saat itu. ’’Jadi program seperti pembangunan sarana keagaamaan seperti pembangunan Kobong, RKB, dan Rutilahu dihentikan. Karena ada imbauan dari KPK dan situasi politik yang saat itu adalah bertepatan dengan Pilpres,” ucap Deddy.

Namun, pembangunannya pada tahun 2015 ini akan dilanjutkan. Bahkan, sudah dituangkan pada anggaran perubahan 2015. ’’Seperti pembangunan Rutilahu agar memenuhi target yang besar, pemprov sengaja meminta bantuan kepada Kodam III/Slw dan Kodam Jaya. Agar ikut berpartisipasi dalam pembangunannya sehingga dapat selesai dengan target akhir 2015,” ucap dia.

Selain itu, adanya Silpa ini juga banyak disebabkan kurang persiapannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam persiapan lelang sehingga terjadi kegagalan. Bahkan, ada yang disebabkan karena peraturannya atau payung hukumnnya belum turun. ’’Tapi banyak anggaran yang bersumber dari hibah yang waktu itu distop untuk sementara. Dan akan segera dilanjutkan pada anggaran perubahan ini,” tandas Deddy. (adv/yan/tam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga