Eka menilai, akibat tindakan Inskontisusional Koni tersebut Program kerja 2015 yang saat ini diajukan kepada Pemprov Jabar juga sangat bertentangan dengan aspek legalitas kepengurusan Koni.
“Seharusnya yang memberikan program kerja Koni 2015-2019 adalah hasil Musprov yang sah yang sesuai dengan ketentuan Koni pusat akan diadakan pada bulan Desember dan itu sudah ditetapkan,” cetus dia.
Eka mengingatkan agar DPRD Jabar jangan memberikan persetujuan anggaran untuk Koni Jabar, selama masalah pertanggung jawaban keuangan di Koni belum tuntas.
Baca Juga:Kujang Kota Bogor B Juara Upi ChallengeDemokrat Optimis Menang di Cianjur
Selain itu, masalah pertanggung Jawaban keuangan selama periode 2010-2014 telah banyak melanggar aturan dan terjadi banyak penyimpangan seperti pembangunan sarana olahraga yang dilakukan pengurus Koni, jual beli rekuitmen atlet, dan kerjasama dengan pihak Korea, dan Koni menjadi agen rekuitmen dan diperjualbelikan ke daerah Konida .
”Kalau mau bukti kita punya secara lengkap dan ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Jabar,” tandas Eka.(yan/mio)