Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan pihaknya tidak mau termakan isu yang belum jelas. Pertamina memilih untuk fokus pada penyediaan energi untuk masyarakat. ’’Fokus pada distribusi BBM baik subsidi maupun non subsidi dengan baik,’’ katanya.
Terkait tuduhan adanya antek-antek PES di SPI Pertamina, Wianda tidak mau gegabah menanggapi. Dia mengatakan kalau proses legal audit dan keuangan terhadap Petral serta anak perusahaannya akan dilakukan secara bertahap. Semuanya nanti akan di-review mulai dari aset, sampai kewajiban.
Menteri ESDM Sudirman Said tidak mau mengomentari permintaan itu karena terkait dengan aksi perusahaan. Yang jelas, dia memilih Faisal Basri karena independensinya. Dia bangga Tim RTKM bisa mengeluarkan berbagai rekomendasi yang berani. Rekomendasi bisa dilakukan karena lawannya hanya orang yang berani menyuap politisi dan pemerintah.
’’Itu bukan true mafia. Kalau mafia seperti cerita Don Corleone, Al Capone, atau Pablo Escobar, itu sesuatu yang betul-betul organized crime. Tidak saja bermodalkan regulasi, bayar politisi dan aparat keamanan, bahkan ancaman pembunuhan,’’ terangnya. Melawan mafia migas menurutnya bisa dilakukan kalau ada regulasi yang tepat.
Soal mafia, Sudirman bersemangat untuk memberangus karena bukti nyata sudah terasa. Pertamina menyebut sudah ada efisiensi USD 22 juta selama tiga bulan sejak proses pengadaan minyak tidak lagi ditangani Petral. Pertamina harus bersih dari mafia karena uang yang digunakan untuk impor minyak per hari mencapai USD 150 juta atau Rp 1,95 triliun
Terkait dengan pembatalan kenaikan BBM non subsidi, dia sepakat dengan Faisal Basri. Kalau ada aksi korporasi yang dinilai menimbulkan kegoncangan, harus diluruskan. Setelah dilakukan pembicaraan dengan Pertamina, akhirnya ada kesepakatan. Dia berharap untuk selanjutnya ada konsultasi karena pemerintah punya tugas konstitusi.
Kenaikan sebelumnya, kata Sudirman, tidak melalui mekanisme konsultasi. Tapi, dia tidak mau menyalakan karena selama ini dianggap sebagai mekanisme yang biasa. ’’Tugas korporasi memang demikian, fokus pada keuntungan dan benefit. Tapi, tugas pemerintah adalah melihat efek yang lebih besar,’’ jelasnya.
Kalau dikaitkan dengan upaya untuk mencari kekacauan yang berujung pada reshuffle dirinya, mantan bos PT Pindad itu tidak mau ambil pusing. ’’Reshuffle bukan urusannya saya. Ingin memancing di kekacauanlah,’’ terangnya.
