Emil Langsung Curhat kepada Luhut
SUMUR BANDUNG – Jadwal peringatan tingkat internasional Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tinggal beberapa minggu lagi. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menerima anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, pengajuan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
Hal itu dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat kerja dan koordinasi penyelenggara KAA yang diketua oleh Luhut Panjaitan, Ridwan Kamil menyampaikan curhatannya. Dia meminta agar pemerintah pusat bisa segera menggelontorkan anggaran untuk penyelenggaraan KAA.
’’Selama ini kami sudah mengajukan bantuan dana tapi seperserpun belum (turun). Dan sudah cenderung pasrah,” jelas pria yang akrab disapa Emil ini di hadapan Ketua Panitia KAA Luhut Panjaitan yang juga Kepala Staf Kepresidenan kemarin (11/3).
Emil mengaku, pihaknya telah mengajukan anggaran ke kementerian keuangan sejak lama. Tapi, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanismenya pencairannya. Namun demikian, kata dia, aturan dari kementerian keuangan memang tidak bisa sembarangan. Dia sempat diberitahu bahwa pencairan dana tidak bisa langsung transfer ke Pemkot Bandung. Melainkan, hanya bisa melalui kementerian ke kementrian lagi.
’’Tapi kementerian yang dimaksud masih multi tafsir. Kalau begitu, apakah kementerian sendiri yang mengajukan proposal?,” tanya Emil.
Pria lulusan Universitas Berkeley ini kembali mengurai kendala-kendala jelang KAA. ’’Saya juga mohon dikasih tahu secepatnya (apa yang kurang) agar pemkot bisa segera menyiapkan,” tutur Emil.
Melalui pertemuan ini, Emil berharap penyelenggaraan KAA bisa sukses dan bisa membawa harum Kota Bandung. Terutama, ke kancah internasional. ’’Mudah mudahan saja dengan pertemuan ini bisa terealisasi,” jelas Emil.
Mendengar pernyataan Emil, Ketua Panitia KAA Luhut Panjaitan segera menginstruksikan Kementrian Keuangan untuk segera melakukan proses pencairan anggaran. Sebab, waktu penyelenggaraan KAA sudah mendesak. Yakni, pertengahan April 2015. Bahkan, Luhut langsung meminta back up Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP). Termasuk, kejaksaan dan kepolisian agar lebih dipermudah dan aman dalam prosedur administrasinya.
’’Jangan sampai dalam pengelolaan keuangan menjadi masalah di kemudian hari. Teman-teman dari BPK, KPK, Polri agar bisa memberikan sedikir ruang untuk kami bekerja,” tukasnya.
