Gelontorkan Triliunan Rupiah
bandungekspres.co.id– Komunikasi intensif Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), membuah hasil yang menggembirakan. Jokowi berjanji akan membantu program pembangunan kota Bandung yang digagas wali kota, terutama dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai kota berbasis teknologi.
’’Ini kabar gembira. Melalui Bappenas, pemerintah pusat akan membantu kota Bandung, dengan gelontoran dana triliunan rupiah,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung, kemarin (5/3).
Menurut wali kota yang akrab disapa Emil ini, Kota Bandung menjadi salah satunya akan mendapat bantuan dana dalam merealisasikan monorel. Menurut dia, APBD Kota Bandung tidak mungkin seluruhnya dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan. ’’Kita butuh anggaran besar dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Caranya saya mencari bantuan dana keluar,” kata Emil.
Di tempat yang sama, Herman Budyono, dalam kapasitasnya mewakili Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja menyatakan, Musrenbang adalah proses awal Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
’’Baru mulai saja steakholder yang hadir sudah mengeluh. Bagaimana mungkin mengikuti alur pikir wali kota yang memandang jauh ke depan dalam membangun kotanya,” kata Budyono.
Dia mengatakan, target Bappeda sebesar Rp 6,2 triliun di APBD 2016, cukup menggembirakan. Sebab, peningkatan pendapatan cukup realistis. Sebab, beberapa tahun terakhir APBD Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan. ’’Dengan demikian, kejadian tahun 2014, yang memunculkan saldo kas sebesar Rp 1,6 trilun, diharapkan tidak terulang,” tandasnya.
Dia mengatakan, dengan menggunakan metode curl basic sesuai PP No. 77 tahun 2010, kepastian pendapatan akan terjamin. Metode tersebut sangat berguna dalam sistem laporan keuangan, ekuitas, standar akutasi pemerintahan dan kepastian pendapatan daerah.
’’Memang crul basic lebih rumit dari pada chase basic, tapi baik BPK maupun inspektorat harus tunduk pada aturan ini. Sistem keuangan tersebut memperlihatkan akuntabilita dan transparansi,” paparnya Budyono. (mg10/rie)
