oleh

Batalkan Pelantikan Budi Gunawan

Gerak Cepat, Saran Tim Independen ke Presiden

JAKARTA – Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo menyusul polemik KPK-polri, bergerak cepat. Tiga hari sejak pertama kali dibentuk, tim sudah menawarkan terobosan pada presiden. Sembilan orang anggota tim sepakat merekomendasikan agar Komjen Budi Gunawan tak dilantik sebagai kapolri baru.

Saran tersebut telah disampaikan langsung ke presiden. ’’Saya rasa, kalau dari antusias dia (presiden) saat menerima kami, optimis dilaksanakan,’’ kata Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshidiqie, di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (28/1).

Bukan hanya menyangkut Budi Gunawan, rekomendasi tim juga menyinggung terkait posisi Bambang Widjojanto sebagai salah satu pimpinan KPK saat ini. Tentunya, pasca penetapan status yang bersangkutan sebagai tersangka oleh polri beberapa waktu lalu.

Dalam rekomendasi tim ditegaskan, kalau presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya, tidak hanya menyasar Budi Gunawan, di sisi yang lain tim juga mendorong pengunduran diri Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK. Kebutuhan untuk menjaga marwah penegak hukum yang menjadi dasar.

Ketika disinggung mengenai dampak politik dan hukum atas saran yang disampaikan, Jimly menyatakan, kalau tim sudah memperhitungkannya. Termasuk, ruang impeachment, jika keputusan pembatalan pelantikan kapolri akhirnya benar-benar diambil presiden.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu meyakinkan, kalau impeachment sangat sulit terjadi. Menurut dia, sesuai konstitusi, proses pemberhentian presiden dimungkinkan berjalan jika menyangkut pelanggaran hukum dalam kapasitas pribadi. ’’Kalau ini kan tugas sebagai kepala negara, jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk impeachment,’’ tegasnya.

Sesuai pasal 7 (b) UUD 1945, usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR, kalau presiden telah melakukan pelangaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Impeachment juga bisa diajukan kalau presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Di sisi lain, imbuh Jimly, proses politik maupun hukum impeachment juga panjang. Ada tahapan-tahapan rigid yang harus dilalui. Mulai dari DPR, MK, hingga MPR yang masing-masing memiliki syarat-syarat khusus yang ketat.

’’Jadi, tidak usah dikhhawatirkan, paling cuma gonjang-ganjing (politik), ada interpelasi, itu saja mungkin,’’ tuturnya.

Bukankah ketika tidak melantik kapolri yang sudah disetujui DPR melanggar UU? Lebih lanjut, bukankah bisa dianggap melanggar sumpah jabatan? Jimly menyatakan bisa saja diarahkan ke sana.

Namun, dia menyatakan, kalau pelanggaran sumpah jabatan untuk kemudian dihubungkan dengan poin pelanggaran hukum oleh presiden sebagai pintu masuk impeachment juga belum klir. Belum jelas apakah nanti akan masuk dalam pelanggaran tindak pidana berat atau perbuatan tercela.

Jika masuk kategori perbuatan tercela misalnya, Jimly menilai, hal tersebut sekedar penafsiran dan tanpa dasar yang jelas. Sebab dari sejarahnya, menurut dia, perbuatan tercela sebagaimana dimaksud di UUD justru kaitannya lebih merujuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku seks. Namun, karena pertimbangan kepantasan, istilah tersebut tidak dipakai. ’’Jadi nggak usah khawatir lah, impeachment tidak mungkin terjadi,’’ tandasnya.

Saat menyampaikan beberapa rekomendasi tersebut, hampir seluruh tim yang diketuai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif itu, hadir. Hanya, mantan Kapolri Sutanto yang berhalangan.

Selain Syafii Maarif, Jimly, dan Sutanto, anggota tim sembilan lainnya adalah mantan Wakapolri Oegroseno, pakar hukum UI Hikmahanto Juwana, pengamat hukum Bambang Widodo, dan mantan Ketua KPK Ery Riyana Harjapamengkas. Masuk pula mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan serta sosiolog Imam Prasodjo.

Khusus menyangkut pelanggaran UU Polri jika presiden batal melantik Budi Gunawan, Hikmahanto mengajak semua pihak untuk memahami bahwa yang terjadi saat ini adalah anomali. Situasi yang dimaksudnya adalah penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan, ketika yang bersangkutan sudah resmi diajukan presiden sebagai calon tunggal kapolri ke DPR untuk dimintakan persetujuan.

Dalam pandangan dia, permasalahan yang muncul tersebut tidak terpikirkan oleh para pembentuk UU Polri ketika dibuat. ’’Tolong dipahami bahwa UU Polri itu sekali lagi, suatu yang normatif, yang seharusnya tidak diaplikasikan dalam situasi yang abnormal seperti sekarang,’’ bebernya.

Namun demikian, dia menambahkan, bahwa siapapun yang akan menduduki jabatan di institusi penegak hukum, seharusnya dalam posisi bersih. Hal tersebut, kata dia, sudah menjadi pemahaman umum. ’’Namanya juga penegak hukum, karenanya saran kami seperti itu (Budi Gunawan tidak dilantik),’’ tuturnya.

Pada kesempatan awal pertemuan dengan presiden, status payung hukum terhadap tim bentukan bentukan presiden tersebut akhirnya mendapat penegasan. Kepres (keputusan presiden) yang sudah disusun draf-nya ternyata batal ditandatangani. Artinya, status tim tidak terikat dengan struktur kepresidenan. Status rekomendasi yang dihasilkan juga hanya sekedar masukan.

Salah anggota Tim Independen Tumpak Hatongan menilai hal itu bukan sebuah masalah. Sebab, menurut dia, posisi awal pebentukan tim memang hanya untuk memberi masukan pada presiden. ’’Ini bukan persoalan puas atau tidak, kita memang hanya berikan masukan,’’ kata Tumpak.

Menanggapi saran dari Tim Independen tersebut, hingga tadi malam, pihak istana belum memberikan tanggapan. Saat ditemui, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menolak berkomentar. Dia menyatakan, persoalan saran dari Tim Independen maupun Wantimpres bukan menjadi wilayahnya. Menurut dia, Mensesneg Pratikno yang kini menanganinya. ’’Saya nggak mengikuti, itu mensesneg,’’ elak Andi. (dyn/owi/hen)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga