LEMBANG – Sebanyak 128 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan pelatihan program Padat Karya kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemda KBB serta mendapatkan support dari Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang.
Tahap pertama pelatihan dan program pengembangan padat karya ke masyarakat serta petani terdampak COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai dilakukan.
Nantinya akan ada sebanyak 8 paket pelatihan yang terdiri dari 2 paket pengoperasian traktor untuk mempersiapkan lahan tanam, 3 paket pembudidayaan bibit sayuran, dan 3 paket pembudidayaan edamame.
Setiap paket pelatihan diikuti oleh 16 peserta, sehingga totalnya melibatkan 128 peserta yang akan menggarap tanah seluas 10 hektare milik pemda.
“Pada tahap pertama, pelatihan yang diberikan adalah pengoperasian traktor untuk mempersiapkan lahan tanam dan budidaya pertanian,” ungkap Kasi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan BLK Lembang, Iman Riswandi di Ngamprah, Selasa (8/9).
Instruktur yang terlibat ada sebanyak delapan orang, yang akan memberikan pelatihan selama 20 hari. Setelah pelatihan paket pertama selesai langsung dilanjutkan dengan pelatihan tahap selanjutnya.
Program pengembangan padat karya ini merupakan salah satu solusi di bidang ketenagakerjaan khususnya kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 agar bisa kembali bangkit.
“Mereka bisa berwirausaha secara mandiri di sektor pertanian dengan memanfaatkan skill yang didapat selama pelatihan. Nantinya juga ada kolaborsi antara Ditjen Binalattas yang konsen dipelatihannya, serta Ditjen Binapenta dan PKK untuk follow up setelah pelatihan,” tuturnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, Iing Solihin menyebutkan, imbas Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh pekerja formal tapi juga informal.
Sebagai tindaklanjut kerja sama antara Pemda KBB dan Menteri Tenaga Kerja pada 19 Juli 2020, dilakukan pelatihan tahap pertama ini. Pesertanya adalah hasil seleksi rekrutmen para korban PHK di wilayah Ngamprah dan sekitarnya.
Pemda KBB dalam program ini adalah sebagai penerima manfaat, sebab untuk anggaran, pelatihan, termasuk bibit pertanian semua ditanggung oleh pihak kementerian.
Jika program ini sukses di lahan 10 ha maka ke depan akan diperluas menjadi 50 ha dan saat ini sedang diinventarisasi lahan-lahan yang tidak produktif untuk dimanfaatkan.
