Tak terkecuali Presiden RI. Selama ini, untuk SOP Security pengamanan baik pejabat tinggi paling lemah,” ujar penasihat Ikatan Media Online Indonesia (IMO) ini.
Di seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, Jerman dan sebagainya pengamanan super ketat saat presiden datang wilayah lain. “Mana ada presiden AS berfoto selfie dengan publik AS. Paling bisa berfoto di White House atau acara khusus di ruangan in door. Baru di Indonesia presiden bisa menyalami siapa saja orang yang tak dikenal,” jelasnya.
Merakyat, lanjutnya, bukan harus berjabat tangan. Tetapi peduli terhadap rakyat kecil dan membantu warga miskin dengan program pemerintah. Hal itu lebih afdol dari pada berswafoto ria.
Dia menyarankan, agar presiden jangan sembarangan swafoto dan berjabat tangan dengan orang lain. Sebab, bisa jadi di antara orang-orang tersebut ada yang berniat jahat. Begitu pula, intelijen harus sudah mengecek lapangan dua minggu sebelumnya.
“Yang terpenting adalah pemeriksaan senjata tajam dan lainnya,” ucap Jerry.
Hal senada juga disampaikan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang. Menurutnya kasus penusukan terhadap Wiranto ini bisa menjadi pembelajaran buat Jokowi.
“Kasus ini jangan dilihat sebagai perilaku kriminalitas biasa. Namun harus diwaspadai sebagai gerakan sistematis dan terorganisir,” kata Ahmad Atang.
Apalagi, sudah ada gerakan untuk membatalkan pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Menurut saya, pengamanan harus diperketat. Boleh jadi ini sasaran antara saja. Sementara target utamanya adalah Presiden Jokowi,” paparnya.
Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan Polri menambah pengamanan bagi pejabat negara. Menurutnya, kendati sudah ada pengamanan bagi pejabat, namun perlu ditambah untuk menghindari aksi penyerangan.
“Agar peristiwa yang terjadi kepada Menkopolhukam, Bapak Wiranto, tidak terulang lagi,” tegas Jokowi. (rh/fin)
