BANDUNG – Menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, Jajaran Kepolisian dan TNI melaksanakan gelar pasukan yang bertemakan Operasi Mantap Brata Lodaya 2018. Untuk meningkatkan sinergi Polri dengan Instasi terkait termasuk TNI dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, menjadi pimpinan Upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Brata Lodaya 2018 yang bertempat di Lapangan Gasibu Jalan Diponegoro Kota Bandung, kemarin. (19/9).
Apel bersama ini diawali dengan pemeriksaan pasukan yang dilakukan Pangdam III/Siliwangi bersama Kapolda Jabar serta Para pejabat Pemerintahan yang tergabung dalam Forkopimda Jabar. Dan dikerahkan pasukan gabung TNI – Polri sejumlah 1700 prajurit yang akan dilibatkan dalam pengamanan pemilihan Legislatif dan Pilpres mendatang. Pada sambutannya Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan menyampaikan bahawa apel ini merupakan suatu langkah strategis untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.
Selain itu, lanjutnya, momentumApel Gelar Pasukan Operasi Mantap Barata Lodaya 2018 semakin memperkokoh ikatan dan semangat silaturahmi, harmonisasi, kebersamaan dan soliditas antara TNI dan Polri serta unsur – unsur terkait lainnya.
”Perwujudan semangat ini sangat penting karena merupakan syarat terciptanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi diantara unsur – unsur tersebut dalam mewujudkan situasi yang aman, stabil dan kondusif,” kata Harto saat memberikan sambutannya.
Harto juga mengungkapkan, pihaknya berharap pada Pileg dan Pilpres 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 Apri 2019 tidak ada personil yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan para personil TNI, Polri serta ASN agar tetap melaksanakan segala aturan. ”Dalam pemilu ini, kita harus benar – benar dapat melaksanakan Netralitas dengan benar,” tegasnya.
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto menekankan terkait Netralitas TNI dan Polri agar dapat dijaga dan kedepankan langkah proaktif untuk deteksi dini serta penanganan secara dini.
”Dorong semua unsur yg terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai peraturan dan ketentuan yg berlaku,” terangnya.