NGAMPRAH– Saat ini sekitar 60 persen periode kepengurusan karang taruna di Kabupaten Bandung Barat sudah hampir berakhir. Sejumlah karang taruna di setiap desa dan kecamatan diminta agar segera melakukan Temu Karya untuk membentuk kepengurusan baru.
“Memang periode kepengurusan sudah mau habis waktunya. Kami dorong agar segera dilakukan Temu Karya. Selain untuk membentuk kepengurusan baru, ini juga diperlukan untuk penyegaran organisasi agar punya program-program yang lebih baik lagi,” ujar Ujang Rohman, Ketua Karang Taruna KBB, baru-baru ini.
Dia menuturkan, kegiatan karang taruna ke depan akan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif, sosial, dan kepemimpinan. Hal ini juga harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa dan kecamatan setempat. Sejauh ini, Ujang mengakui, banyak karang taruna yang tidak aktif. Nama organisasi ini baru muncul ketika menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus. “Ke depan, karang taruna jangan hanya muncul saat Agustusan. Namun, harus bergerak aktif mengembangkan potensi daerahnya masing-masing,” katanya.
Dia juga tak memungkiri, bantuan dari pemerintah daerah masih minim. Bantuan tersebut hanya diberikan kepada 1 desa di setiap kecamatan, sebesar Rp 10 juta per tahun. “Soal pendanaan ini, kami juga akan upayakan agar semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Tapi yang paling penting, karang taruna harus kompak dulu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial KBB Dewi Nur Anggraeni mengungkapkan, beberapa karang taruna desa di KBB saat ini sudah bisa mandiri secara ekonomi dengan menjual berbagai karya. Di antaranya, Karang Taruna Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah yang membuat berbagai kreasi dari bambu serta lukisan. “Ada juga karang taruna desa di Sindangkerta yang sudah bisa memasarkan produk madu hingga ke luar negeri secara online,” katanya.
Menurut dia, tujuan karang taruna memang untuk memberdayakan potensi desa guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebab, karang taruna menjadi penyokong pemerintah daerah terutama untuk mengatasi keterbatasan petugas di Dinas Sosial.
Soal dukungan dana, dia membenarkan, Pemkab menggelontorkan anggaran Rp 10 juta per tahun. “Itu untuk 16 kecamatan mewakili karang taruna di setiap kecamatan. Harapannya dengan bantuan tersebut bisa meningkatkan kreativitas dan ekonomi kreatif,” pungkasnya. (drx)
