148

Pengamat: RK Tidak Langgar Aturan

Kampanye di Hari Libur Tak Perlu Cuti

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat

BANDUNG – Pengamat Politik dan Pemerintahan Muradi turut berkomentar atas kasus yang menimpa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, pria yang akrab disapa Kang Emil tidak melanggar aturan karena hadir di acara PKB saat hari libur. “Sekalipun dia kampanye saat itu. Dia tidak salah karena di hari libur,” tegas Muradi.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal pose satu jari sewaktu ia menghadiri harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gor Padjadjaran, Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, jika publik merasa kurang puas dengan tindakan Kang Emil, masyarakat bisa melaporkannya ke pihak yang berwenang. Menurutnya, sudah menjadi hak warga negara untuk berpendapat. Namun ia meyakini, sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat, Kang Emil memahami betul aturan perundang-undangan.

“Saya yakin Kang Emil, terlepas dengan apa yang dia punya, dia tahu betul aturan. Dia pasti menjaga agar tidak “offside”. Dan Kang Emil juga punya hak untuk menjelaskan kepada publik,” katanya.

Ia juga berpendapat, aktivitas Ridwan Kamil di acara PKB, tidak bisa dibandingkan dengan kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, Kang Emil hadir di acara PKB di hari libur. “Dia hadir di sana bukan di saat jam kerja. Kalau jam kerja, tentu harus cuti terlebih dahulu,” katanya.

Muradi merujuk pada aturan PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 62 Ayat 1 yang menyebutkan, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 3 huruf B dan C dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

Sementara ayat 3 di Pasal 62 menyatakan, cuti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan cuti oleh menteri yang menyelenggaran urusan dalam negeri.

Ayat 4 Pasal 62 menyatakan, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. Lalu di ayat 5 Pasal 62 dinyatakan, gubernur wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang melakukan kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti.

“Kalau di hari Sabtu dan Minggu, itu kan hari libur. Jadi ya tidak perlu cuti. Dan sah-sah saja melakukan kampanye,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, pemahaman di hari kerja itu yaitu selama dalam batas waktu bekerja. Setelah jam kerja usai, diperbolehkan kampanye. Hanya saja, bagi kepala daerah dan atau pejabat publik memiliki etika yang harus dijaga. “Kalau bisa, ya jangan lah. Etikanya kurang pas kalau setelah pulang meski di luar jam kerja,” pungkasnya.

Dia menambahkan, kampanye setelah pulang kerja diperbolehkan dengan catatan kepala daerah diundang atas nama pribadi, bukan sebagai pejabat.

Menanggapi hal itu, pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengatakan siap diperiksa. Hanya, ia merasa tidak ada aturan yang dilanggar dalam kegiatan tersebut. “Jadi saya dilaporkan ke Bawaslu, pertanyaan saya, jika dipanggil saya akan hadir gak ada masalah bentuk ketaatan kepada negara. Pertanyaannya sederhana itu yang melaporkan tolong sebutkan pelanggaran hukumnya apa? Kan melaporkan itu kalau diduga ada pelanggaran hukum atau aturan,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, kegiatan itu digelar pada hari libur, tepatnya pada Minggu 2 November 2018. Ia pun tak menggunakan fasilitas negara saat hadir dalam acara itu. “Saya ini melaksanakan kegiatan selalu taat aturan. Aturan membolehkan pejabat negara melakukan aktivitas politik di akhir pekan Sabtu Minggu. Saya datang ke acara PKB itu di hari Minggu. Sekali lagi, melanggar aturan atau tidak? Tidak. Karena sudah konsultasi, secara aturan, naik mobil juga pribadi, naik Kijang bukan mobil dinas,” katanya.

Adapun soal pose satu jari, sambung Emil, itu merupakan simbol nomor urut partai. “Jadi acaranya PKB jari saya itu simbolnya PKB, kalau Pak Jokowi jempol kalau tidak salah,” ucapnya.

Ia menilai, pelaporan itu cenderung mengada-ngada. Sebab, ia meyakini tak ada aturan yang dilanggar. “Jadi saya balikin, tolong sebutkan dengan jelas pelanggaran hukum dan aturannya apa. Kalau tidak bisa jawab ya berarti melaporkannya itu asal melaporkan karena tidak ada dasar hukumnya. Demokrasi ini harus pakai akal sehat, kalau memang ada pelanggaran ya kita akui dan sepakati, kalau tidak ya jangan diada-ada. Waktu kita kan bisa dipakai untuk hal lain,” tutur Emil. (and)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.