Patimban Akan Menjadi Pelabuhan Tercanggih

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini ada 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Jabar. Salah satunya Pelabuhan Patimban yang akan didesain menjadi pelabuhan tercanggih di dunia.

”Artinya perhatian pusat ke Jabar luar biasa. Salah satunya Patimban dan mengindikasikan Jabar provinsi strategis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,3 persen di atas rata-rata nasional,” papar Ridwan Kamil, kemarin (9/1).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu berharap, masyarakat khususnya yang berada di Subang terus mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Sebab, ke depan kawasan utara Jabar akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang canggih dan futuristik.

”Kawasan paling canggih dan futuristik di masa depan adalah di kawasan ini, bukan di Bandung karena sudah saya hitung dengan hadirnya BIJB, Pelabuhan Cirebon dan Patimban adalah segitiga emas, ekonomi akan berkembang,” kata Emil.

”Kami juga mengimbau tokoh masyarakat untuk mendukung karena akan bermanfaat suatu saat untuk anak cucu,” sambungnya.

Untuk kelancaran pembangunan Pelabuhan Patimban tersebut, dia mengatakan, akan memantau secara berkala proyek Patimban yang dibangun oleh investor dari Jepang ini. ”Saya harap ini lancar. Kalau orang Jepang itu sangat teliti dan saya percaya. Setiap beberapa waktu saya akan rutin meninjau tidak harus di seremoni nanti saya akan koordinasi dengan bupati,” urainya.

Dia mengatakan kalau sudah jadi, pelabuhan ini akan jadi yang tercanggih di dunia. Sehingga menjadi kebanggaan Subang, Jabar dan Indonesia.

Sebelumnya, Pemprov Jabar saat ini masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap bantuan keuangan yang disalurkan pada pemerintah kota/kabupaten. Emil memerinci, hal itu merupakan hasil evaluasi APBD Jabar  2019 terutama terkait program stategis gubernur dalam bidang pariwisata seperti revitalisasi pariwisata di daerah.

Dia menjelaskan, program-program strategis pariwisata tersebut  kebanyakan aset di tingkat dua. Berarti, dana bantuan dari provinsi masuk dulu ke kas tingkat dua lalu dilelang di tingkat dua dan dikerjakan di tingkat dua. ”Intinya jauh dari jangkauan kontroling, maka Kemendagri pun memberi saran,” ungkapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan