Menurut Emil, Kemendagri menyarankan agar program strategis gubernur itu lebih baik dilakukan langsung oleh provinsi walaupun asetnya ada di tingkat 2. ”Tapi kami masih menunggu surat-suratnya karena informasinya bersifat masih belum resmi,” sambungnya.
Emil mengatakan, jika hal itu resmi, maka pihaknya akan lebih leluasa mengontrolnya. Jadi, nantinya pihaknya, yang melelang sekaligus yang melakukan monev dan sebagainya. Selanjutnya, jika pengerjaan program sudah selesai maka akan di kembalikan pada pemerintah kota/kabupaten sebagai aset tingkat 2.
Menurut Emil, jumlah anggaran yang terkoreksi akibat evaluasi tersebut berkisar Rp 125 miliar terkait dengan pembangunan jalan layang di Kota Bandung. Semula, akan dikerjakan oleh Pemkot Bandung namun dipastikan akan dilelang pemprov. Sebab, lahannya ada di atas lahan milik Pemprov Jabar.
”Namun dengan wacana tersebut anggaran yang terkoreksi bisa sekitar Rp 800 miliaran. Tapi ya arena tidak ada surat menyurat kami belum ngambil keputusan, nunggu surat itu ada,” paparnya.
Unuk diketahui, saat ini terdapat 40 program strategis Pemprov 2019 ini meliputi program pariwisata dan infrastruktur di antaranya Kalimalang, Waduk Darma, Pangandaran, Situ Bagendit, Situ Ciburuy, Alun-alun Cirebon, Alun-alun Sumedang, Alun-alun Tasikmalaya, Alun-alun Sukabumi, dan Gunung Padang. (bbs/rie)
