Luncurkan Visi Indonesia 2045

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5).

Musrenbangnas 2019 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia ini, diluncurkan Visi Indonesia 2045.

Dalam arahannya, Jokowi menuturkan bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Indonesia bisa masuk dalam jajaran lima atau empat besar negara kuat secara ekonomi pada 2045 mendatang.

”Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk lima besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk empat besar ekonomi terkuat dunia di 2045,” kata Jokowi

Namun, lanjut dia, untuk menjadi negara ekonomi terkuat dunia banyak tan­tangan yang harus dihadapi dan persoalan yang perlu diselesaikan.

”Kita harus bisa menyele­saikan persoalan yang ada yang akan kita hadapi menu­ju tahun 2045, menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Apa?” tanya dia.

Presiden menjelaskan, per­soalan pemerataan infrastruk­tur menjadi salah satu masa­lah yang perlu segera disele­saikan. Tanpa infrastruktur Indonesia akan sulit masuk ke dalam jajaran lima besar negara dengan kekuatan eko­nomi terbesar di dunia.

Untuk itu, Jokowi meminta partisipasi pemerintahan daerah, agar bisa menyam­bungkan setiap infrastruktur yang telah dibangun dengan pusat produksi ekonomi yang ada di daerahnya, seperti pu­sat industri, pariwisata, sentra industri kecil, serta pusat produksi pertanian dan per­kebunan.

”Oleh karena itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wa­likota, setelah selesainya be­berapa infrastruktur yang kita bangun baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, airport, segera pro­vinsi dan kabupaten/kota mengkoneksikan, menyam­bungkan dengan titik-titik pro­duksi yang ada di daerah masing-masing,” jelasnya.

Hal lain, yaitu reformasi struktural dan birokrasi. Pre­siden meminta agar semua urusan kelembagaan dan perizinan harus bisa diseder­hanakan.

”Urusan reformasi struktu­ral atau birokrasi harus betul-betul kita jalankan, kelemba­gaan harus bisa kita seder­hanakan dan urusan perizinan harus bisa kita potong, peny­ederhanaan perizinan harus bisa dilakukan,” tutur Presiden.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan