JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5).
Musrenbangnas 2019 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia ini, diluncurkan Visi Indonesia 2045.
Dalam arahannya, Jokowi menuturkan bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Indonesia bisa masuk dalam jajaran lima atau empat besar negara kuat secara ekonomi pada 2045 mendatang.
”Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk lima besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk empat besar ekonomi terkuat dunia di 2045,” kata Jokowi
Namun, lanjut dia, untuk menjadi negara ekonomi terkuat dunia banyak tantangan yang harus dihadapi dan persoalan yang perlu diselesaikan.
”Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada yang akan kita hadapi menuju tahun 2045, menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Apa?” tanya dia.
Presiden menjelaskan, persoalan pemerataan infrastruktur menjadi salah satu masalah yang perlu segera diselesaikan. Tanpa infrastruktur Indonesia akan sulit masuk ke dalam jajaran lima besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Untuk itu, Jokowi meminta partisipasi pemerintahan daerah, agar bisa menyambungkan setiap infrastruktur yang telah dibangun dengan pusat produksi ekonomi yang ada di daerahnya, seperti pusat industri, pariwisata, sentra industri kecil, serta pusat produksi pertanian dan perkebunan.
”Oleh karena itu, saya minta kepada gubernur, bupati, walikota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang kita bangun baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi dan kabupaten/kota mengkoneksikan, menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing,” jelasnya.
Hal lain, yaitu reformasi struktural dan birokrasi. Presiden meminta agar semua urusan kelembagaan dan perizinan harus bisa disederhanakan.
”Urusan reformasi struktural atau birokrasi harus betul-betul kita jalankan, kelembagaan harus bisa kita sederhanakan dan urusan perizinan harus bisa kita potong, penyederhanaan perizinan harus bisa dilakukan,” tutur Presiden.