171

Kabinet Baru Emil

Rotasi Agar Ngabret Mesin Birokrasi

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil merombak kabinetnya untuk kali pertama. Sebanyak 24 pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar itu dilantik menjadi kepala dinas, staf ahli dan asisten daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Aula Barat Gedung Sate, kemarin (4/1).

Sebagai pimpinan baru di Jawa Barat, Ridwan Kamil merasa perlu ada perubahan struktur pejabat untuk mencapai target-target visi misi dan dinamika pembangunan yang menantang.

”Sebagai pimpinan baru tentunya kami punya target-target ya, dinamika pembangunan begitu menantang dan isu-isu besar kita harus menyesuaikan,” kata Gubernur yang karib disapa Emil itu.

Dari 54 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemprov Jabar, 25 jabatan kepala OPD diisi melalui rotasi dan 15 jabatan kepala OPD lainnya akan diisi melalui lelang jabatan terbuka. Proses pendafataran lelang sendiri masih dibuka dan dapat diakses secara daring sampai 12 Januari 2019. Saat proses pelantikan kemarin pun hanya berjumlah dua 24 orang yang ikut dilantik. 

”Disbudpar belum pensiun. Makanya Pak Dede Taufik harusnya dilantik jadi Kadisbudpar ditunggu 3 minggu. Sebenernya 25 tapi etikanya kami menunggu 3 minggu aja biar masa jabatannya sesuai waktunya,” tambahnya.

Sebelum melakukan rotasi OPD, pihaknya telah menerapkan horizontal assessment. Hal tersebut merupakan penilaian dan evaluasi antara satu sama lain sesama kolega. Emil pun meyakini itu merupakan hasil yang kondusif karena posisi-posisi yang diberikan juga berdasarkan rekomendasi serta masukan dari sesamanya.

”Kami berharap (OPD baru) tunjukkan kinerja karena ukuran seorang Ridwan Kamil sebagai gubernur hanya itu. Kalau kerjanya ngabret (progresif), bagus, berinisiatif ya sudah, berarti dia cocok dengan tantangan baru karena. Karena jabatan inikan bukan hadiah dia harus didapatkan dari prestasi,” ujarnya.

Saat proses pelantikan, Emil juga mengingatkan dan menekankan ditahun politik, menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang sangat penting.

”Karena individu politik itu di Pemprov Jabar hanya dua, Gubernur dan Wakil Gubernur. Sisanya adalah insan birokrasi yang profesional. Jadi jangan berpolitik ya. Siapa menabur niat dia akan memanen situasi yang sebenarnya banyak merugikan,” tandasnya.

Emil mengatakan, sejak dilantik lebih dari tiga bulan lalu tepatnya 5 September 2018, selama waktu tersebut dia terus memaksimalkan untuk beradaptasi di lingkungan Pemprov Jabar. Selain juga meresmikan sejumlah program pembangunan. Kini di awal tahun 2019 sudah saatnya Emil bersama mesin birokrasinya harus sudah ‘ngabret’ mengejar target visi misi Jabar juara lahir batin.
”Saya kan sudah selesai masa adaptasinya selama tiga bulan, dari situ saya paham sehingga akhirnya kita melakukan sebuah upaya ini,” ucapnya.

Emil berpesan kepada pejabat yang baru dirotasi untuk menunjukkan kinerja dan integritas tinggi serta menyesuaikan dengan gaya kepemimpinannya.

”Kami minta tunjukkan kinerja karena ukuran Ridwan Kamil sebagai Gubernur hanya itu. Kalau kinerjanya ngabret, bagus, berinisiatif berarti dia cocok dengan tantangan baru ini,” ujarnya.

Selain itu, akan ada kontrak kerja antara Gubernur dengan pejabatnya. Bila kinerjanya tidak bisa memenuhi harapan maka akan ada penyesuaian sesuai aturan berlaku. Menurut Emil, jabatan bukanlah hadiah tetapi harus didapatkan dengan prestasi.

”Nanti kalau tidak memungkinkan dia harus menyesuaikan karena nanti akan ada kontrak kerja karena jabatan ini kan bukan hadiah tapi harus didapatkan dengan prestasi,” katanya.

Emil menuturkan, salah satu instrumen keberhasilan misalnya target seratus desa menjadi desa digital harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.

”Instrumen keberhasilannya ya target-target tercapai, misalnya kalau saya targetkan 100 desa jadi desa digital ya harus 100, anggaran minimal 90 persen jangan sampai 60 persen,” jelasnya.

Menurut Emil, pelantikan ataupun rotasi jabatan adalah hal biasa dalam roda pemerintahan. Ia optimis dengan komposisinya sekarang ditambah 15 jabatan tinggi pratama yang dilelang secara terbuka akan membawa Jawa Barat sesuai dengan komitmennya.

”Pelantikan ini biasa terjadi ya jangan terlalu dibesarkan, ini peristiwa rutin dalam sebuah roda pembangunan di pemerintahan. Saya sangat optimis membawa Jabar seperti yang dikomitmenkan,” tuturnya. (mg6/ign)

1. Dr. Ir. H Yerry Yanuar MM – Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Dr. Ir. H Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.Soc, Sc – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. H. Riadi SKM., MPH – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
4. Dr. Hening Widiatmoko MA – Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif M.Si – Inspektur Daerah
6. Dr. H. Muhamad Solihin MSi – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dr. H. Herri Hudaya M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Ir. H. Toto Mohamad Toha M.Ag – Sekretaris Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
9. Dr. H. Daud Achmad, MAP – Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
10. Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim M.T – Asisten Administrasi Sekretariat Daerah
11. Ir. H Koesmayadie Tatang Padmadinata – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12. Dr. Ir. Hj. Dewi Sartika M.Si – Kepala Dinas Pendidikan
13. Dr. R. Haryadi Wargadibrata Drs. M,Si – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
14. dr. H. Dodo Suhendar MM Kepala Dinas Sosial
15. Dr. Ir. Supriyatno MM – Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Dr. Ir. H. Dicky Saromi M.Sc – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
17. Ir. Bambang Rianto MSc – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Ir. Epi Kustiawan M.P – Kepala Dinas Kehutanan
19. Ir. Budi Susatijo – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
20. Drs Agus Hanafi BBA – Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah
21. Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi MSi – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
22. Drs. H. Dady Iskandar MM – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
23. Ir. Dody Firman Nugraha – Kepala Dinas Perkebunan
24. Heri Suherman, SH – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat No 821.2/Kep.44-BKD/2019 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Jabar.

15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang melalui seleksi terbuka yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
1. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
6. Kepala Dinas Koperasi & UKM
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pemuda & Olahraga
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
10. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
11. Kepala Biro Hukum & Ham
12. Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa
13. Kepala Biro Umum
14. Kepala Biro Humas & Protokol
15. Kepala Biro Pelayanan & Pengembangan Sosial

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.