BANDUNG – Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Ormas Akhyad, SH menghimbau kepada seluruh Ormas dan Komunitas diseluruh Jawa Barat untuk menciptakan kondusifitas.
Menurutnya, Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Barat adalah sebagai parameter Nasional. Sehingga, melalui silaturahmi ini, akan kita tumbuhkan rasa kebersamaan untuk Jawa Barat dan Indonesia yang aman serta damai.
Dia menilai, adanya gerakan People Power berpotensi menciptakan konflik horisontal. Sehingga, tindakan ini bisa disebut sebagai kerusuhan dan harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Akhyad menilai, kondisi aman dan tentram harus diciptakan pasca Pilpres dan pada penetapan keputusan hasil KPU nanti. Dengan begitu, masyarakat akan merasa nyaman.
Siapapun yang akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 mendatang, itu merupakan putra terbaik bangsa Indonesia.
“Masyarakat jangan terpancing dengan adanya gerakan People Power, karena akan menyengsarakan rakyat sendiri. Tanggal 22 Mei 2019 nanti, mari hormati keputusan KPU, Bawaslu dan instansi lainnya,” kata Akhyad.
Pada silaturahmi yang digelar ini turut hadir 130 Ormas, LSM, dan Komunitas se Jawa Barat. Masing-masing dari kelompok tersebut mengutus tiga orang. Secara keseluruhan yang hadir ialah sekira 390 orang.
Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Rudy Sufahriadi menyampaikan kegiatan ini merupakan dukungan dan komitmen dari ormas kepada TNI-Polri dan unsur pemerintahan serta masyarakat Jawa Barat, untuk berpastisipasi dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI.
“Perlu ditingkatkannya komunikasi yang erat dan harmonis dalam bekerjasama mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pasca pemungutan suara Pemilu 2019 di wilayah Jawa Barat,” Katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dia berujar bahwa bangsa yang beradab sudah pasti mempunyai sistem, termasuk urusan pemilihan presiden.
Menurut Emil –demikian Ridwan Kamil disapa–, setiap badan mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam pesta demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, dan Mahkamah Konstitusi sebagai wasit.
