JABAR EKSPRES – Gelombang aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, menuai respons keras dari kalangan mahasiswa.
Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Tasikmalaya (KMRT) bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Presiden KMRT, Ahmad Ripa, adanya mobilisasi massa yang menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG merupakan wujud dari kegerahan pengusaha dan penguasa atas kritik terhadap berbagai program strategis nasional (PSN) yang gagal.
Baca Juga:Ribuan Massa GEMP4R Dukung Program Strategis Nasional, Wabup Pastikan Pemkab Tasikmalaya Beri DukunganPeringatan HANI 2026 Perkuat Komitmen Lindungi Generasi Muda dari Bahaya Narkoba
Ahmad Ripa mengatakan organisasinya tetap konsisten menolak pelaksanaan Program MBG sejak awal 2025.
Menurutnya, program tersebut berdampak terhadap alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusi diamanatkan sebesar 20 persen dari APBN.
“Anggaran pendidikan harus berbagi dengan Program MBG. Dampaknya dirasakan dunia pendidikan, termasuk nasib guru honorer yang hingga kini belum sejahtera,” ujar Ahmad, Senin (29/6/2026).
Ia juga mengkritik munculnya aksi-aksi dukungan terhadap MBG yang menurutnya terjadi secara serentak di berbagai daerah.
Ahmad menduga aksi tersebut merupakan respons atas gelombang penolakan terhadap program tersebut.
Di Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, telah terjadi dua kali aksi dukungan terhadap MBG yang dipelopori oleh paguyuban mitra dan Partai Gerindra.
Selain itu, Ahmad menilai terdapat perbedaan perlakuan terhadap aksi demonstrasi.
Menurutnya, aksi mahasiswa yang menyampaikan kritik kerap mendapat intervensi aparat, sementara aksi dukungan terhadap MBG justru memperoleh ruang dan fasilitas.
Baca Juga:Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Jadikan Momen Asyura untuk Berbagi dengan Anak Yatim dan LansiaASN Kabupaten Tasikmalaya Diminta Kerja Berdampak, Wakil Bupati Dorong Maksimalkan Digitalisasi Layanan
KMRT juga mempersoalkan sejumlah klaim manfaat Program MBG. Ahmad menyebut angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya masih berada di kisaran 17,1 persen sehingga dinilai belum menunjukkan dampak signifikan.
Ia juga mengklaim harga bahan pokok sempat stabil ketika pelaksanaan MBG dihentikan sementara saat masa libur.
Tak hanya itu, KMRT mengaku menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari dugaan makanan yang tidak sesuai standar, makanan basi, roti kedaluwarsa, hingga dugaan pemangkasan anggaran per porsi makanan.
“Dengan berbagai temuan tersebut, kami menilai program ini tidak layak dilanjutkan karena belum menunjukkan asas kebermanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.