BANDUNG – Pemprov Jawa Barat (Jabar) telah memasukan proyek Poros Tengah Timur ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2013.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya mengatakan, proyek pembangunan jalur puncak II tersebut seharusnya ditargetkan selesai pada 2023. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini belum masuk dalam mata anggaran pusat. Bahkan, untuk sumber pendanaannya masih belum jelas.
Untuk itu, sebagai langkah untuk percepatan pembangunan pengambil alihan oleh Pemprov Jabar harus egera dilakukan lantaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) urung melaksanakan pembangunan proyek tersebut.
’’Pemprov menjadi pihak paling bertanggungjawab menyelesaikan pembangunan yang sempat lama tertunda,’’jela Asep ketika dihubungi kemarin. (4/3).
Dia menilai, meski membutuhkan anggaran lumyan besar Pemprov Jabar harus mau melaksanakan pembangunan tersebut. Sebab, untuk perencanaannya sendiri sudah lama dilakukan.
’’Duit bisa dicari. Pusat gamau jelas-jelas. Pemprov harus mau, karena ini terkait dua Kabupaten. Harus mau bangun itu,” ungkapnya.
Meski begitu, hingga kini menurutnya belum ada sistem pendanaan yang jelas untuk melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II. Ia sempat mencetuskan rencana melibatkan pihak swasta untuk urun rembuk.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin gencar melakukan lobi sana sini untuk melanjutkan pembangunan Poros Timur Tengah atau jalur puncak II. Karena, berdasarkan hitungan Bappedalitbang Kabupaten Bogor untuk membangunnya butuh anggaran Rp1,2 triliun.
Belakangan ia sudah menyampaikam rencananya itu pada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pembangunan jalur tambang juga menurutnya menjadi salah satu yang disampaikan ke JK.
“Rp1,2 triliun berdasarkan hitungan Bappeda. Kita sampaikan Bogor butuh dibangun jalur puncak dua dan jalan tambang,” seperti yang dilansir Radar Bogor. (ded/yan)
