BANDUNG – Organisasi Islam Al Jam’iyatul Al Washliyah saat ini memiliki ketua baru Ahmad Aidin Tamim untuk periode 2019-2024.
Usai serah terima Ketua Lembaga Al Jam’iyatul Al Washliyah Ahmad Aidin Tamim mengatakan, Al Jam’iyatul Al Washliyah adalah organisasi independen dan tidak terlebit dalam politik praktis. Akan tetapi, sebagai kebijakan organisasi seluruh kader lembaga diberikan kebebasan untuk berpolitik.
“Ada yang berangkat dari PAN, Gerindra dan Demokrat, dan kami memberikan kebebasan dalam hal itu,’’jelas Aidin kepada Jabar Ekspres kemarin. (5/5).
Dia mengatalkan, lembaga Al Jam’iyatul Al Washliyah selama kiprahnya selalu menawarkan solusi kepada setiap permasalahan bangsa. Bahkan, jika berkaca pada situasi politik pasca Pilpres Al Jam’iyatul Al Washliyah ingin sekali memberikan masukan kepada para elit-elit politik agar mau melakukan rekonsoliasi.
“ Kami bermaksud mengupayakan mempertemukan wakil presiden 01 dan 02 dalam satu pertemuan atau silaturahmi”. Kata dia.
Dia menilai, kedua calon wakil presiden ini sangat berpotensi untuk saling bertemu. Namun, pertemuan untuk calon presiden kedua kubu untuk sementara masih belum bisa dipertemukan.
“ calon wakil presiden 01 juga merupakan dari kalangan ulama, kemungkinan besar dapat dipertemukan pada bulan ramadha dalam acara buka bersama, tidak perlu ada pidato-pidatoan,’’kata dia.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut dilatarbelakangi adanya situasi kesenjangan yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga, Al Jam’iyatul Al Washliyah berinisiatif ingin pertemukan kedua Cawapres.
“Menurut sejarah Al Jam’iyatul Al Washliyah dari dulu, telah mengupayakan persatuan seperti yang terjadi pada zaman jajahan, dimana masyarakat dikotakkan, dibenturkan oleh penjajah Belanda, maka oleh tergerak oleh pendiri Al Jam’iyatul Al Washliyah untuk menertibkan perkumpulan perhimpunan yang menghubungkan semuanya maka terjadilah pelenyapan kesenjangan itu”. Lanjutnya.
Aidin menambahkan, untuk rencana pertemuan tersebut sebelum 22 Mei 2019 atau sebelum hari peluncuran hasil hitungan suara secara resmi oleh KPU. Sebab, jika acaranya digelar sebelum tanggal tersebut sangat riskan. (mg3/yan)