NGAMPRAH – DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai belum maksimal.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB, Iwan Setiawan mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui soal akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2018.
Dirinya menilai, dana yang dikucurkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini dinilai cukup besar yakni sebesar Rp 45 miliar. Tapi, faktanya masih banyak masyarakat tidak tahu soal akan adanya pilkada di KBB.
Ini sangat disayangkan dan harapan kami seharusnya masyarakat lebih tahu, jelas Iwan ketika ditemui kemarin (15/3)
Dia menjelaskan, saat ini pesta demokrasi lima tahunan ini terasa kurang meriah jika dibandingkan Pilkada sebelumnya. Ini dapat terlihat di sejumlah daerah baik pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang kurang ramai.
Sehingga, kurangnya informasi soal Pilkada, tak lain adanya regulasi yang membatasi sejumlah penunjang pelaksanaan pilkada seperti pembatasan jumlah APK di tempat-tempat tertentu.
Iwan pun mengkritisi soal efektivitas tim media sosial (medsos) dari KPU KBB yang bertugas menyosialisasikan pilkada. Sebab, mayoritas masyarakat KBB tidak memiliki medsos sehingga sosialisasi tidak diketahui oleh masyarakat secara luas.
KPU memang punya tim relawan medsos pilkada, tapi seberapa banyak masyarakat KBB yang punya medsos. Artinya, mereka yang tidak punya medsos tentu tidak akan mengetahui soal akan adanya pilkada, paparnya.
Iwan meminta, agar KPU gencar melakukan sosialisasi pilkada ke seluruh lapisan masyarakat. Bila sosialisasi pilkada tidak maksimal, dikhawatirkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada dan berakibat banyak masyarakat memilih golput.
Sementara itu, KPU Kabupaten Bandung Barat menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada KBB bisa mencapai angka 75 persen. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Iing Nurdin sebelumnya mengungkapkan, anggaran hibah yang digelontorkan Pemkab Bandung Barat kepada KPU tentu harus dipertanggung jawabkan. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih bisa terus naik.
“Kami menargetkan tingkat pastisipasi pemilih bisa mencapai 75 persen. Anggaran sebesar itu harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik dan pemkab. Karena kalau kita hitung, anggaran sebesar Rp45 miliar bila dibagi dengan jumlah pemilih rata-rata satu orang itu menghabiskan Rp35 ribu-Rp40 ribu,” tandasnya. (drx/yan)
